NikenSupraba.com - Kumpulan Artikel Niken Supraba

NikenSupraba.com

media sosial

Artikel

Semi-Fiksi: Masalah BitCoin dan Larangan Kemenkeu RI

Ditulis tanggal 11 Februari 2018

Mirova ialah anak muda yang baru saja diterima bekerja di sebuah kantor prestisius dengan gaji besar. Mirova relatif beruntung dikarenakan banyak anak muda seusianya bekerja di kantor yang biasa-biasa saja dan banyak di antara mereka masih berada pada entry-level. Gaji mereka 30 persen dari gaji Mirova. 

Sebelum bekerja, Mirova tidak pernah bermimpi akan menerima gaji sebanyak yang ia miliki sekarang, sehingga ia tidak pernah memiliki rencana tentang bagaimana seandainya suatu hari ia menjadi sogeh, dan untuk apa saja uangnya akan diinvestasikan. Sementara, Mirova belum berkeluarga. Otomatis setiap bulan, gajinya selalu turah-turah

Maka Mirova berbincang santai dengan salah satu koleganya yang sudah tua bernama Potapova. Tentu saja, karena Potapova bukan generasi Millennial, saran yang diberikan pun tidak jauh-jauh dari apa yang biasa Mirova dengar dari orang-orang seusia Potapova. Potapova menganjurkan supaya Mirova membeli emas. 

Tentu saja itu ide yang bagus. Sangat bagus. Mirova bisa membeli emas pada saat harganya rendah, kemudian menjualnya kembali ketika harganya tinggi. Diapun tidak lupa ketika dulu orangtuanya berhasil membiayai kuliahnya bermodalkan emas yang “disekolahkan” ke Pegadaian. Emas dapat menjadi aset yang mampu menolong sebuah keluarga di situasi genting. 

Tapi, Mirova masih pikir-pikir dulu. Hingga suatu hari saat ia tengah mengunjungi portal berita online, dia tidak sengaja mendarat di sebuah laman artikel berita tentang BitCoin. Pada saat itu, nilai BitCoin sedang mengalami kenaikan drastis. Mirova sempat tergoda, dia mulai meyakini bahwa investasi BitCoin boleh jadi jauh menjanjikan dibanding investasi emas. 

Namun sebelum benar-benar memutuskan membeli BitCoin, Mirova perlu melakukan riset kecil mengenai apa itu BitCoin, bagaimana cara menggunakannya, dan apakah memang ia sebegitu menjanjikan sebagaimana yang diklaim oleh artikel berita yang dibacanya. 

Dari hasil pencarian Google, Mirova menemukan sebuah artikel jurnal yang ditulis oleh Daniel Kondor, dkk. (nama yang lucu, tapi tidak apa-apa) dimana di dalam artikelnya, Kondor, dkk. (masih terdengar lucu, tapi tidak apa-apa) menjelaskan cara kerja BitCoin. 

BitCoin merupakan sistem mata uang baru, dimana daftar transaksi lengkap dapat diakses banyak orang. Dalam BitCoin tidak ada otoritas pengawas, siapapun bisa bergabung dengan menginstal aplikasi klien dan menghubungkannya dengan jaringan. 

Setiap pengguna memiliki alamat BitCoin yang terdiri dari kunci (key) publik dan pribadi. Bitcoin yang disimpan terkait dengan kunci publik pemiliknya, dan pembayaran keluar harus ditandatangani oleh pemiliknya menggunakan kunci pribadinya. Untuk menjaga privacy, pengguna dapat menggunakan beberapa alamat. 

Setiap simpul berpartisipasi menyimpan daftar lengkap transaksi sebelumnya. Setiap pembayaran baru diumumkan di jaringan, dan pembayarannya divalidasi dengan mengecek konsistensi dengan keseluruhan riwayat transaksi. Untuk menghindari kecurangan, para peserta harus sepakat bahwa riwayat transaksi yang dilakukan sudah valid

Demikian penjelasan singkat mengenai cara pengoperasian BitCoin menurut artikel jurnal PLOS ONE yang ditulis oleh Kondor, dkk. Lebih dari sekadar membahas aspek teknis BitCoin, dalam artikelnya, Kondor, dkk. bermaksud membuktikan suatu hipotesis: bahwa yang kaya menjadi semakin kaya melalui sistem mata uang besutan BitCoin. Dan hipotesis Kondor, dkk. memang terbukti. 

Kendati BitCoin mencoba menggantikan peranan sistem kas, cara kerjanya tidak dapat terlepas dari pola-pola yang berlaku di internet. Di internet, situs web populer cenderung tumbuh lebih cepat daripada yang kurang populer, dan proses serupa diperkirakan terjadi dalam BitCoin: Sebuah node dengan link banyak cenderung menarik lebih banyak link daripada sebuah node dengan sedikit link

Sebagai generasi yang tech-savvy, Mirova sangat percaya diri bahwa menjadi populer di internet bukanlah pekerjaan sulit, dan hal yang sama berlaku di sistem BitCoin. Bagi Mirova, tentu saja kehadiran BitCoin ibarat angin segar yang mampu membantunya menjadi semakin kaya. 

Hati Mirova semakin mantap. Diapun mengkonsultasikan rencana tersebut kepada Ibunya. Tidak disangka, Ibunya menolak keras. Berbeda dengan jalan pikiran Mirova, Ibu Mirova justru meragukan BitCoin dikarenakan masih terdengar asing baginya, dan sang Ibu khawatir bahwa uang Mirova bisa melayang bila diinvestasikan untuk BitCoin. 

Tentangan pun tidak hanya muncul dari sang Ibu, namun juga dari pemerintah. Untuk menjadi semakin kaya melalui BitCoin, Mirova harus berhadapan dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu-RI). 

Pada saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tanggal 23 Januari 2018, Menkeu Sri Mulyani Indrawati kembali menegaskan larangan penggunaan BitCoin baik untuk transaksi maupun investasi. Hal ini dikarenakan BTC (unit mata uang BitCoin) bertentangan dengan Undang-Undang (UU) mengenai mata uang di Indonesia yang resmi yaitu Rupiah. 

Menkeu menambahkan, sebagai instrumen investasi pun, BitCoin tidak ada basis-nya, dan oleh karena itu rawan terhadap penggunaan untuk money laundering maupun untuk financing for terrorism

Memang internet masih rawan oleh serangan Botnet yang mendistribusikan malware. Akhir-akhir ini, semakin banyak organisasi dan individu yang menjadi target “ransomware”-perangkat lunak yang digunakan hacker untuk mengendalikan dan kemudian mengancam untuk menghapus atau menyebarkan file berharga, kecuali jika korban membayar tebusan (seringkali dalam bentuk BitCoin). 

Pemukiman Meir Amit (Sumber gambar: Wikimedia Commons)

Tidak ada yang tahu pasti latar belakang hacker tersebut, dan untuk apa BitCoin hasil tebusan digunakan, namun Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center telah mengkonfirmasi bahwa banyak situs web terafiliasi Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) menerima donasi dalam bentuk BitCoin. 

Pada bulan Januari 2018, nilai BitCoin juga anjlok lebih dari 44 miliar dolar, menandai penurunan bulanan paling curam sepanjang sejarah singkat BitCoin. Penurunan diperparah ketika pemerintah India mengatakan akan melarang semua perdagangan kriptocurrency dan Facebook mengumumkan larangan iklan mata uang digital. 

Melihat BitCoin yang dinilai bermasalah oleh pakar keuangan, Mirova akhirnya mengurungkan niatnya melakukan investasi BitCoin. Mirova mempertimbangkan kembali saran Potapova yang menganjurkannya membeli emas. Atau boleh jadi pada akhirnya justru menggunakan uangnya untuk jalan-jalan ke pantai supaya ada bahan upload di akun Instagramnya.
► Klik di sini untuk membaca versi lengkap

Umat Islam Dizalimi? Sepertinya Tidak

Ditulis tanggal 19 November 2017

Jauh sebelum Jaringan Islam Liberal (JIL) populer di Indonesia, bibit Islam modern sebenarnya sudah lebih dulu ada pada era Nurcholish Madjid, atau yang biasa kita kenal sebagai Cak Nur.

Menurut Didik Lutfi Hakim dalam “Monotheisme Radikal,” Cak Nur dikenal dengan konsep pluralismenya yang mengakomodasi keberagaman/kebhinnekaan keyakinan di Indonesia. Kebebasan beragama dalam konsep Cak Nur dimaksudkan sebagai kebebasan dalam menjalankan agama tertentu yang disertai dengan tanggung jawab penuh atas apa yang dipilih.

Kini, 12 (dua-belas) tahun selepas peninggalan Cak Nur, gagasan beliau tetap hidup. Ide-ide Cak Nur menjadi pedoman banyak orang, baik individu maupun kelompok, dalam membangun relasi dengan orang lain, terutama dalam konteks beragama.

Indonesia yang majemuk merupakan angan-angan yang dirasa paling cocok diterapkan di negara multikultural ini. Lebih penting lagi, pluralisme dipandang sebagai alat dalam mencapai kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sayangnya, tidak semua kelompok Islam sepakat pada pluralisme. Kelompok-kelompok yang mengekspresikan keberatannya memang tidak secara terang-terangan menolak Cak Nur, akan tetapi dengan tegas menyatakan ketidaksukaannya pada konsep pluralisme. Kelompok ini yang kemudian dikategorikan sebagai Islam konservatif.

Islam konservatif punya pendapatnya sendiri tentang apa yang disebut “kebebasan beragama.” Jika Cak Nur melihat kebebasan beragama sebagai kebebasan menjalankan agama tertentu (tidak mesti agama Islam), maka Islam konservatif hanya mengadvokasi kebebasan beragama sebatas pada kebebasan kelompoknya sendiri dalam menjalankan praktik beragama yang tradisional.

Pendek kata, bagi Islam konservatif, kebebasan beragama yang mereka maksud ialah kebebasannya untuk menolak turut serta mewujudkan cita-cita Indonesia yang heterogen.

Bagi kelompok Islam konservatif, kehadiran Islam modern dipandang sebagai ancaman yang mampu menggerus nilai-nilai tradisional yang mereka pertahankan. Ada banyak contoh isu dimana konservatif dan modernis saling berseberangan, diantaranya (namun tidak terbatas pada) ucapan selamat hari raya bagi penganut agama selain Islam, kepemimpinan perempuan, bahkan jenis jilbab yang sesuai syari’at.

Semakin besar pengaruh yang dimiliki Islam modern, semakin besar rasa paranoid yang diderita oleh kelompok Islam konservatif ini. Bagi mereka, ini adalah sebuah kompetisi yang sifatnya zero sum. Artinya, keuntungan bagi satu pihak merupakan kerugian bagi pihak lainnya.

(Sumber gambar: Wikipedia)

Ketika seorang pemuka agama yang tidak bisa menjaga tutur katanya tersandung kasus hukum, mereka berkata, “Umat Islam dizalimi.” Ketika aktivitas mereka dalam berpolitik dikritik sebagai upaya menunggangi agama, mereka menuduh Al-Qur’an sedang diperolok. Ketika ada teroris bawa senjata dilumpuhkan Densus 88, mereka mempertanyakan, “Baru terduga tapi sudah di-dor?”

Narasi-narasi kelompok Islam konservatif yang berkesan mengemis belas kasihan ini biasanya menjadi bahan tertawaan orang-orang. Bagaimana mungkin Islam sebegitu tidak berdaya, padahal 85 persen penduduk Indonesia beragama Islam? Bagaimana mungkin Islam dizalimi, sementara Aceh punya daerah otonom dan Pemerintah Derah (Pemda) Garut juga bebas menganut cara-cara yang Islami dalam memerintah?

Kita juga seharusnya tidak lupa ada begitu banyak partai politik berbasiskan Islam, dan partai-partai tersebut tetap mendapatkan kursi dewan melalui kompetisi yang adil.

Kalaupun ada yang perlu diprotes dari kelompok modern, seharusnya bukanlah interpretasi mereka terhadap syari’at, melainkan gagasan mereka terkait ekonomi. Modernis bahu-membahu bersama kelompok liberal, dan keduanya sama-sama setuju pada sistem pasar bebas. Mereka juga mendukung konsep negara jaga malam, dalam artian negara hanya berfungsi mengurus hukum tapi tidak turut campur dalam urusan kesejahteraan.

Narasi-narasi kelompok Islam konservatif, khususnya Rizieq Shihab, berkali-kali dibantah. Memang tidak memungkiri, Rizieq punya banyak dukungan dari kelompok Islam. Tidak hanya dari kelompok Front Pembela Islam (FPI), Rizieq juga didukung oleh petinggi kesultanan Sulu. Dia juga memperoleh dukungan dari kalangan akademik, Prof. K. H. Didin Hafidhuddin, Guru Besar Ilmu Agama Islam di Institut Pertanian Bogor (IPB).

Pengaruh kelompok Islam konservatif cukup kuat di Indonesia. Salah satu buktinya, Gubernur baru Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Anies Baswedan bisa menang karena didukung oleh kelompok konservatif. Menimbang jabatan Gubernur yang begitu strategis, kita sudah bisa mengukur pengaruh yang mereka miliki.

Disamping itu, nilai-nilai konservatif juga masih hidup di dalam masyarakat. Dari sekian banyak jumlah penduduk manula di Indonesia, saya yakin hanya segelintir yang rela anaknya menikah berbeda agama, atau lebih ekstrem lagi, menjadi gay.

Tapi sepertinya, pengaruh Islam konservatif tidak akan bertahan cukup lama. Kita sempat berbicara mengenai konservativisme penduduk manula. Kita belum berbicara perspektif anak-anak muda. Sebagai efek jumlah generasi millennial yang banyak, masyarakat mulai berpikiran terbuka. Anak muda punya kecenderungan senang melawan arus dan aturan-aturan kolot, dan jumlah anak muda di Indonesia sangatlah banyak.

Di sisi lain, jumlah umat Islam di Indonesia tengah mengalami penurunan.  Penurunan itu bukan hanya terjadi sekali, tapi juga berkali-kali. Pada tahun ‘80an jumlah umat Islam tembus ke angka 90-an persen dari total penduduk. Pada sensus terakhir hanya berjumlah 85 persen saja. Penurunan ini tentu saja membuat partai politik Islam bersedih.

Belum lama ini juga ada produk hukum bernama Perppu Ormas yang kelahirannya mendorong pembubaran organisasi Islam tertentu. Hizb’ut Tahrir Indonesia (HTI) termasuk salah satu organisasi yang nyaris tamat, dan tentu saja, HTI berada dalam spektrum “Islam konservatif.”

Kelahiran Perppu Ormas mengalami penolakan keras dari beberapa partai Islam. Pada saat pengesahannya menjadi Undang-Undang (UU) dalam Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) tidak menyetujui pengesahan tersebut. Suara mereka kalah dari tujuh partai lain yang menyetujui kehadiran UU Ormas.

Penolakan juga muncul dari kalangan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM). Asifnawati, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengekspresikan keberatannya pada kelahiran UU Ormas. Menurut dia, tidak ada urgensi penerbitan UU tersebut. Ditambah, ada kekhawatiran bahwa UU Ormas mampu melegalisasi pembubaran sewenang-wenang oleh pemerintah terkait kelompok oposisi.

Dari pihak HTI, organisasi yang menjadi target Perppu Ormas, keberatan juga ditunjukkan melalui gugatan di pengadilan. Saat ini, gugatan HTI sudah mencapai tahap judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Senada dengan apa yang disampaikan Asifnawati, Juru Bicara HTI juga berargumen tidak ada keadaan genting dan memaksa yang mendorong kelahiran Perppu.

Islam konservatif memenangkan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, tapi mereka kalah dalam perang budaya. Mereka telah kalah dalam upaya melobi anggota DPR untuk tidak mengesahkan Perppu Ormas  menjadi UU. Mereka juga kalah dalam menggaet simpati mayoritas generasi millennial.

Sudah saatnya bagi kelompok Islam konservatif untuk berbenah diri apabila tidak ingin tertinggal. Islam menang dari segi jumlah, tapi angka 85 dalam persentase populasi muslim di Indonesia tidak ada artinya apabila persentase itu akan terus mengalami penurunan dalam beberapa dekade ke depan. Toh, Arab Saudi saja mau mereformasi diri menjadi lebih moderat. Masak FPI, FUI dan HTI yang lingkupnya lebih kecil tidak mau?

► Klik di sini untuk membaca versi lengkap

Kita Sama-Sama Pernah Kecewa pada Kepemimpinan Gubernur DKI

Ditulis tanggal 5 November 2017



Ada bermacam cara bagi jutaan pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam menunjukkan kekecewaan terhadap hasil Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (Pilgub-DKI) silam. Pada saat pelantikan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, misalnya, karangan-karangan bunga dengan kata-kata menyindir pedas dikirim ke Balai Kota.


Tidak lama setelahnya, berbagai kritik tajam dialamatkan kepada Anies-Sandi atas setiap kesalahan sepele yang mereka lakukan. Reaksi keras pendukung Ahok saat Anies Baswedan menggunakan diksi pribumi dalam pidato, pelanggaran lalu lintas dengan melawan arus di jalur Puncak, dan helm pelindung bertuliskan “Gubernur DKI Jakarta” memenuhi linimasa Twitter.


Semuanya tidak lain adalah ekspresi rasa frustrasi karena calon gubernur yang digadang-gadang gagal meneruskan kepemimpinan di Balai Kota.


Pemenang Pilgub DKI pada tanggal 19 April 2017 menjadi Gubernur baru Jakarta. Ketika saya mengatakan “gubernur,” artinya dia bukan hanya pemimpin bagi orang-orang yang memilihnya, tapi juga para penduduk yang tidak memilihnya. Suka atau tidak, begitulah realitanya.


Pada umumnya, pesta demokrasi – dari mulai tingkat pemilihan umum sampai dengan pemilihan Kepala Desa (pilkades) sekalipun – diikuti dengan situasi tenang yang menetralisir keriuhan pesta.


Sebagaimana hakikat pesta, setelah gegap gempita, suasana langsung sepi, orang-orang pulang ke rumah dan melanjutkan aktivitas sehari-sehari seperti biasa. Yang tersisa tinggal memori bahwa kegembiraan pernah hadir di benak mereka.


Dalam konteks pilgub, tentu sepatutnya upaya menetralisir euforia dilakukan dengan munculnya pengakuan atas kekalahan dari pihak yang tidak meraih suara mayoritas. Pengakuan dalam bentuk: bahwa terlepas dari kelebihan dan rentetan prestasi Ahok, dia tersisih dari kompetisi yang cukup bergengsi di jagad perpolitikan Indonesia.


Tapi kondisi setelah Pilgub DKI menunjukkan hal lain. Ketegangan saat pilgub masih terasa, bahkan 6 (enam) bulan atau setengah tahun jarak waktu dari tanggal pencoblosan. Saya tidak akan mencoba menutup-nutupi fakta bahwa gesekan yang kian meruncing merupakan ekses taktik politik yang digunakan kubu pendukung Anies-Sandi.


Pada masa kampanye, simpatisan Anies-Sandi tidak henti-hentinya mengolok-olok simpatisan Ahok. Atribut kemeja kotak-kotak yang dipakai dipeyorasi menjadi taplak. Salah satu penggaung Ahok dikorek-korek kehidupan pribadinya untuk kemudian disebarkan ke publik, seolah masyarakat perlu dan harus tahu bahwa dia menikah beda agama.


Tsamara Amany Alatas, salah satu pendukung Ahok yang muda belia pun kena getah. Dia difitnah sebagai Ayam Kampus, yang menurut saya, fitnah paling keji sekaligus paling murahan untuk digunakan di dalam politik.


Upaya pembunuhan karakter tidak hanya ditujukan kepada simpatisan Ahok, akan tetapi juga kepada Ahok sendiri. Rivalitas dibalut dengan sentimen bernuansa etnosentris; rasa ketidaksukaan terhadap keturunan etnis Tionghoa yang mati suri sejak Presiden Soeharto tumbang.


Belum lagi, kritik Ahok terhadap pemuka agama yang menggunakan agama sebagai kendaraan politik ditafsirkan sebagai aksi blasphemy yang pada akhirnya mengantarkan Ahok ke balik jeruji penjara. Tidak bisa dipungkiri, itu bagian dari kampanye, karena buktinya aksi bernuansa keagamaan yang hadir setelahnya tidak berhasil mengumpulkan orang untuk berdemo.


Perilaku pendukung Anies-Sandi mengancam demokrasi. Akal sehat kita memberitahu, dia yang berupaya melumpuhkan demokrasi tidak punya hak atas demokrasi itu sendiri.


Pada masa kampanye, Anies-Sandi telah menyiapkan rencana apabila terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub). Mereka menawarkan program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP-Plus), penutupan Hotel Alexis, down payment (uang muka) rumah 0% dan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM).


Tapi, tidak satupun dari program-program Anies-Sandi menawarkan solusi perihal bagaimana merangkul simpatisan paslon lawan apabila mereka terpilih. Memang ada slogan tenun kebhinnekaan, tapi tenun yang bagaimana? Konsepnya masih ngambang.


Secara sederhana, karakteristik utama demokrasi dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat di politik dalam jumlah besar. Keterlibatan itu bisa dalam bentuk hak untuk mengemukakan pendapat, hak berserikat dan berkumpul, dan yang paling penting: hak untuk memilih dan dipilih. Singkat kata, standard demokrasi ialah saat peran masyarakat lebih menonjol daripada pemimpinnya.


Tentu saja, bukan realita namanya apabila kondisi ideal sebagaimana di atas tercermin seutuhnya di dalam praktik berdemokrasi. Terdapat kesenjangan antara idea dan manifestasinya, yang kadang bisa ditolerir, kadang juga tidak.


Kendati Indonesia merupakan negara demokratis, Ahmad Dhani dipolisikan karena orasi yang disebut-sebut mengandung upaya makar. Menyusul kemudian penerbitan Perppu Ormas yang boleh dibilang berbenturan dengan kebebasan berserikat warga negara.


Adapun perihal porsi peran masyarakat dan pemimpin, aspirasi kita cukup diwakilkan oleh para pejabat di parlemen. Malahan, suara merekalah yang jauh lebih mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah, ketimbang kita menyuarakannya seraya bergerombol.


Akan tetapi, kecacatan di dalam manifestasi demokrasi ini justru seyogyanya membawa angin segar bagi jutaan pendukung Ahok yang gigit jari. Terdapat sistem pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dijamin peraturan perundang-undangan. Pengawasan mencakup aspek produk hukum, pelaksanaan dan keuangan.


DPRD berhak meminta pertanggungjawaban Gubernur, bahkan mengusulkan pemberhentian Gubernur kepada Presiden. Berarti, Gubernur tidak memegang kekuasaan mutlak dan penuh. Gayanya dalam menyelenggarakan pemerintahan akan senantiasa diintai oleh anggota DPRD.


Saya percaya, tidak satupun dari paslon kemarin kemarin menghendaki Ibukota hancur. Juga tidak satu pemilihpun menetapkan preferensi kepada paslon tertentu karena ingin melihat Jakarta kucar-kacir. Hanya saja, masing-masing dari kita memiliki konsepsi tersendiri tentang apa yang tidak hancur. Tentang apa yang utuh.


Bagi pemilih Anies-Sandi, Jakarta akan tampak menawan apabila tidak ada penggusuran. Bagi pemilih Ahok-Djarot, Jakarta akan elok apabila infrastrukturnya megah dan mampu mengalahkan kota besar di Singapura.


Di sisi lain, saya juga sangat yakin bahwa tidak satu pemilihpun yang tidak pernah merasa kecewa terhadap kepemimpinan Gubernur DKI, entah di era kepemimpinan Ahok, Joko Widodo, Fauzi Bowo atau bahkan Sutiyoso.
Balai Kota Jakarta (Sumber gambar: baka_neko_baka)



Kita sama-sama pernah merasakan kerugian materiil dan immateriil tatkala Jakarta diselimuti banjir. Kita jua pernah merasa sebal saat pegawai kelurahan tidak memberikan pelayanan maksimal. Pun para pengusaha pernah dibuat dongkol saat ijin usaha yang mereka ajukan diproses begitu lamban.


Oleh karena itu, saya menghimbau pendukung Ahok-Djarot untuk menjaga level perlawanan pada batas sewajarnya. Susah dan derita pernah kita lalui bersama. Kita tidak ingin itu terulang kembali. Karenanya, kita menginginkan Jakarta yang baik. Sebab kita sama-sama mencintai Jakarta.


Selagi para simpatisan Ahok-Djarot sedang berusaha berdamai dengan keadaan, anggota DPRDpun harus bekerja. Partai politik (parpol) yang kemarin berseberangan harus mencapai konsensus di ruang sidang. Diharapkan parpol pendukung Anies-Sandi jangan merasa jemawa dan beritikad mendengarkan aspirasi dari parpol pendukung Ahok-Djarot.


Jakarta merupakan kota terbesar di Indonesia. Sebagai kota dengan demografi kependudukan yang padat dan intensitas multikulturalisme yang tinggi, sudah sepantasnya bahwa Jakarta lebih besar daripada sekadar kompetisi Anies versus Ahok. Jakarta punya demokrasi yang perlu dipelihara.





Akhir kata, siapapun pemimpinnya, ia harus mampu mewujudkan Jakarta yang menjaga hak-hak asasi konstitusional.
► Klik di sini untuk membaca versi lengkap

Upaya Asimilasi Terselubung dalam Penolakan TKA

Ditulis tanggal 28 Oktober 2017

migrant-worker-beijing
Tenaga Kerja Asing di Stadion Olimpiade Beijing (Sumber gambar: Dominic Luedin)

Indonesia disebut-sebut sedang kebanjiran TKA (Tenaga Kerja Asing). Arus TKA yang terbilang deras ini pada akhirnya menimbulkan reaksi dari masyarakat. Berbagai elemen kelompok, mulai dari Organisasi Massa bernuansa keagamaan sampai dengan elemen buruh kompak mendemo kantor-kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, begitu juga Kantor Imigrasi.

Salah satu demonstrasi yang paling monumental ialah demonstrasi yang dilakukan masyarakat Sukabumi. Aksi protes tersebut diberitakan sejumlah media massa kawakan, baik online maupun cetak. Tersebut salah satu demonstran, ia membawa atribut poster penolakan kehadiran TKA.

Persoalannya, apakah substansi protes yang diajukan dapat diterima? Belum tentu.

Pelarangan TKA secara sepenuhnya bisa jadi merugikan perekonomian Indonesia. Penggunaan TKA oleh suatu perusahaan sesungguhnya diperbolehkan oleh UU (Undang-Undang) Ketenagakerjaan, lengkap dengan aturan turunannya seperti Perpres (Peraturan Presiden) No. 72 Tahun 2014 dan Permen (Peraturan Menteri) No. 16 Tahun 2015.

Dalam aturan-aturan yang telah disebutkan di atas, ditegaskan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu, orang asing memiliki “jatah” untuk mengais rezeki di bumi Indonesia. 

Terdapat 4 (empat) kategori pekerjaan yang dapat diberikan kepada TKA, yaitu: (a) Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota pengurus, dan anggota pengawas; (b) Pekerjaan bersifat darurat dan mendesak; (c) Pekerjaan bersifat sementara; dan (d) Usaha jasa impresariat. 

Untuk poin (a), saya rasa sudah cukup jelas dan tidak perlu dipaparkan. Adapun terkait poin (b), definisi “darurat dan mendesak” ialah situasi bencana alam, force majeur, kerusakan mesin atau alat produksi. 

Sementara itu terkait poin (c), yakni pekerjaan yang bersifat sementara, maksudnya ialah pekerjaan yang meliputi bimbingan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri, pembuatan film komersial, memberikan ceramah, melakukan audit, pemasangan mesin, dan lainnya. Terakhir, mengenai usaha jasa impresariat dalam poin (d), pada umumnya disesaki TKA yang berprofesi sebagai Pemandu Karaoke.

Para demonstran mengatakan, beberapa motivasi yang melandasi dalam mendorong pemerintah melakukan pengetatan arus TKA diantaranya masih tingginya angka pengangguran dan maraknya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). 

Padahal, belum tentu persoalan tingginya angka pengangguran dan PHK memiliki hubungan sebab-akibat yang langsung dengan fenomena arus TKA. Belum tentu juga, seluruh lowongan pekerjaan yang ada boleh diisi oleh TKA. Kembali disebutkan, TKA mengisi posisi direksi, pembimbing, bantuan yang terkait permesinan, dan usaha hiburan.

Mengapa aturan-aturan ketenagakerjaan di atas muncul, dikarenakan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa memang ada jabatan yang belum mampu diisi WNI (Warga Negara Indonesia), khususnya pekerjaan di ranah teknologi, yang mana orang-orang asing lebih berpengalaman di bidang tersebut karena lebih dulu merasakan. 

Karena sudah familiar dengan teknologi, maka menjadi ahli. Itu sebabnya, mereka didatangkan jauh-jauh menyeberang laut untuk mewarisi ilmu yang dimiliki melalui beragam bentuk program bimbingan.

Alasan umum demonstran yang lain dalam menolak TKA, ialah karena selama ini, TKA yang telah dipekerjakan di Indonesia tidak dapat berbahasa Indonesia. Sebelumnya, sempat ada aturan yang mewajibkan TKA untuk dapat berbahasa Indonesia, akan tetapi kemudian peraturan tersebut dihapus dalam rangka menunjukkan citra Indonesia yang ramah terhadap investor (penanam modal).

Dipikir-pikir, sekarang memang bukan saatnya untuk menyesali keputusan pemerintah menghapus kewajiban berbahasa Indonesia bagi TKA. Kita harus ingat, Indonesia telah mengikatkan diri ke dalam MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Ini artinya, secara langsung maupun tidak, Indonesia sepakat untuk menanggung konsekuensi yang mengikutinya, yakni penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa wajib MEA.

Tentunya, konsekuensi itu sudah dipertimbangkan masak-masak. Data tingkat pendidikan WNI bisa ditelusuri, yang pada intinya menunjukkan bahwa WNI memiliki jumlah tenaga kerja lulusan S-1 (Strata-1) yang membludak, jauh lebih baik daripada beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Jadi, sebenarnya kita mampu. Dengan tingkat pendidikan seperti itu, WNI sanggup berbahasa Inggris.

Alih-alih menyayangkan keputusan pemerintah, justru saya sangat menyayangkan substansi protes yang disampaikan demonstran. Apa yang dituntut demonstran, mulai dari pengetatan arus TKA sampai dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sama saja sebuah upaya asimilasi. 

Dengan melakukan pembatasan, pemisahan antara WNI dan WNA (Warga Negara Asing) apalagi mengungkit rasnya, dan memaksakan penggunaan bahasa Indonesia, para demonstran sedang berupaya meluruhkan identitas dan atribut yang melekat pada para TKA. Terlebih terkait penggunaan bahasa, secara tidak langsung mereka melarang WNA menggunakan bahasanya sendiri.

Patut diketahui, diskriminasi yang dilakukan demonstran hanya berlaku bagi TKA. Menurut Perpres No. 72 Tahun 2014, pengertian TKA ialah “WNA pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.” Pelajar dan turis bukan termasuk target para demonstran, karena mereka tidak memiliki maksud untuk bekerja di tanah air kita.

Hal ini membangkitkan kengerian saya apabila mengingat sejarah kelam Indonesia yang pernah mendiskriminasi bangsa lain. Sebelumnya, diskriminasi telah terjadi pada masa Presiden Soeharto. Presiden Kedua Indonesia tersebut menerapkan asimilasi dalam berbagai bentuk.

Kebijakan Presiden Soeharto yang pertama ialah melakukan pembedaan antara pribumi dan non-pribumi. Individu yang di darahnya mengalir etnis Tionghoa diperlakukan seperti orang asing, sekalipun beberapa keturunannya sudah lama tinggal dan menetap di Indonesia.

Sisanya adalah kebijakan-kebijakan yang tidak kalah diskriminatif seperti penutupan surat kabar etnis Tionghoa, pelarangan organisasi sosial-politik etnis Tionghoa, serta kebijakan ganti nama. Semuanya tidak lain adalah upaya pemerintahan Presiden Soeharto supaya etnis Tionghoa “lupa” akan asal-muasalnya.

Tampak jelas, para demonstran tidak mau capek-capek membuka kembali UU Ketenagakerjaan, Perpres, dan Permen yang mengatur penggunaan TKA. Atau boleh jadi, mereka sebenarnya sudah tahu, hanya saja tidak mau tahu. Isu pengangguran dan PHK dipandang cukup mampu menjustifikasi pengabaian terhadap peraturan-peraturan hukum tersebut.

Tuntutan-tuntutan para demonstran bisa dikabulkan, bisa juga tidak. Tapi harus diingat, media sosial sedang dibanjiri kampanye anti-China, entah targetnya orang-orang dari Republik Rakyat Tiongkok atau WNI keturunan etnis Tionghoa. 

Kita juga harus ingat, dalam pidato pelantikan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta silam, Anies Baswedan mengangkat isu penjajahan asing dan menggunakan diksi “pribumi” untuk mendramatisir pidatonya.

Yang jelas, bila tuntutan-tuntutan demonstran dituangkan ke dalam hukum, para TKA bisa diusir dari nusantara. Sebelum itu, perlu dilakukan revisi UU, Perpres, dan Permen terlebih dahulu tentang penggunaan TKA. Saya harap, hal itu tidak perlu terjadi. Jadilah terang tanpa harus membuat orang lain tampak gelap.

Artikel ini juga tersedia dalam bahasa Inggris. Kunjungi link ini.
► Klik di sini untuk membaca versi lengkap

Fungsi Hibah Bagi Penerimanya

Ditulis tanggal 20 Oktober 2017

Rupiah
Sumber gambar: Wikipedia


Indonesia merupakan negara dengan jumlah penganut agama Islam yang sangat besar. Sebagai umat Islam, warga negara Indonesia (WNI) Muslim diperintahkan untuk membayar zakat, yakni sejumlah harta yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya. Disamping zakat, umat Islam juga dianjurkan untuk mengeluarkan dana seperti dana infak/sedekah dan dana amil.

Merujuk pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Indonesia mengalami peningkatan saldo dana. Artinya, tingkat kesadaran WNI untuk beramal tengah mengalami kemajuan. Secara keseluruhan, jumlah saldo dana Baznas pada laporan keuangan tahun 2016 mengalami peningkatan sekitar Rp. 31,7 milyar dibandingkan tahun sebelumnya.

Seluruh komponen dana yang terdiri atas dana zakat, infak/sedekah, dan amil mengalami peningkatan. Kontribusi peningkatan terbesar terjadi di kategori dana zakat, yakni pada kisaran Rp. 30 milyar.

Akan tetapi, di sisi lain, di tingkat pemerintah pusat, terjadi penurunan belanja hibah pada Tahun Anggaran (TA) 2017. Perpres No. 97 Tahun 2016 tentang RAPBN TA 2017 mengatur besaran belanja hibah pada TA 2017 sebesar Rp. 2,2 triliun. Padahal, pada TA 2016, anggaran belanja hibah pemerintah pusat sebesar Rp 4 triliun. Dari segi rasio, terjadi penurunan sebesar 55%.

Rasio penurunan di atas tentunya sangat miris apabila dibandingkan rasio peningkatan saldo dana Baznas yang mencapai 65,1%.

Tidak jelas apa yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengurangi alokasi belanja hibah pada TA 2017. Seorang dosen dari Fakultas Ekonomi Unsyiah bernama Syukriy Abdullah pernah menyatakan, keputusan pemerintah, khususnya lembaga legislatif, di dalam penganggaran memiliki kaitan dengan perilaku oportunistik anggota legislatif.

Dalam penelitian berjudul “Perilaku Oportunistik Legislatif dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya,” Syukriy menyatakan bahwa rekomendasi legislatif atas komposisi belanja tidak sesuai dengan kepentingan publik. Ditegaskan pula bahwa selama proses penganggaran, badan legislatif cenderung mengurangi anggaran yang sifatnya tidak targetable. Mungkin maksudnya, hasil yang tidak terukur dan tidak ‘terlihat.’

Tentunya, perilaku pemangku kepentingan seperti di atas sangat kecil kemungkinannya tercermin dalam prioritisasi belanja hibah, dikarenakan hibah bersifat bantuan yang keluarannya tidak targetable.


Pihak-Pihak yang Menerima Hibah

Berdasarkan peraturan hukum yang ada, telah digariskan bahwa penerima belanja hibah dari pemerintah pusat terdiri atas pemerintah daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan internasional dan pemerintah negara lain. Jadi, selain dapat diberikan kepada organ-organ dalam negeri, belanja hibah juga dapat diberikan kepada organ-organ luar negeri.

Adapun dalam praktiknya, pemberian hibah kepada organ-organ luar negeri dilakukan sebagai wujud ‘reliever’ bagi individu atau kelompok yang terdampak bencana alam atau krisis humanitarian.

Di ranah swasta, amanat untuk meringankan beban korban-korban krisis humanitarian di negara lain dilakukan oleh beberapa yayasan amal. Jumlahnya pun bisa dibilang tidak sedikit.

Contoh saja, Mer-C, dalam laporan donasi bulan September 2016, total donasi yang dihimpun dari 786 donatur mencapai Rp 286 juta. Artinya, rata-rata setiap donatur menyumbang sebesar Rp. 363,9 ribu pada bulan September 2016.

Apabila angka Rp. 363,9 ribu tersebut dibandingkan dengan pendapatan per kapita tahun 2016 yang sebesar Rp. 47,96 juta (pendapatan pertahun) atau Rp. 4 juta perbulan, artinya setiap donatur rata-rata menyisihkan 9,1% pendapatannya untuk bantuan kemanusiaan di luar negeri.

Bandingkan dengan belanja hibah pemerintah pusat. Dengan jumlah pendapatan negara sebesar Rp. 1.750,3 triliun pada tahun 2017, pemerintah hanya menganggarkan belanja hibah sebesar Rp. 2,2 triliun. Ini artinya, dalam rasio, pemerintah hanya menganggarkan 0,12% pendapatannya untuk hibah luar negeri. Ini pun masih sebatas asumsi bahwa belanja hibah sepenuhnya dialokasikan untuk peristiwa bencana alam dan krisis kemanusiaan di negara lain.

Bagi Indonesia, pemberian bantuan dalam krisis kemanusiaan bukanlah prioritas anggaran. Mungkin publik memahami bahwa pemerintah masih memiliki beban di sektor-sektor lain, seperti utang luar negeri dan target pembangunan infrastruktur, sehingga aspek pengeluaran hibah dikesampingkan. Atau mungkin saja, para pemangku kepentingan berpandangan, peristiwa yang terjadi di luar negeri bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka.

Berkaca pada pemerintahan Presiden Donald John Trump yang juga berencana turut memotong anggaran foreign aid and development, Presiden Trump menjelaskan motif yang melatarbelakangi keputusannya. Dia merasa bahwa beban pendanaan organisasi internasional (dia merujuk Perserikatan Bangsa-Bangsa secara spesifik) harus didistribusikan secara adil di antara negara anggota.

Presiden Trump menyiratkan bahwa selama ini beban pendanaan organisasi internasional secara tidak proporsional ditanggung oleh Amerika Serikat (AS), dan kini saatnya mengembalikan keseimbangan pembebanan tersebut.

Keputusan Presiden Trump pada akhirnya mengundang respon dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen-PBB), Antonio Guterres. Dalam sebuah pernyataan, beliau menyampaikan “The decision is based on an inaccurate perception of the nature and importance of the work of UNFPA (United Nations Population Fund) (Keputusan tersebut didasarkan pada persepsi yang tidak akurat mengenai sifat dan arti penting kerja UNFPA).”

“The cuts could have devastating effects on the health of vulnerable women and girls and their families (Pemotongan itu bisa berdampak buruk pada kesehatan perempuan dan anak-anak perempuan yang rentan dan keluarga mereka),” tambah Antonio.

Dari kasus AS saja, kita memahami betapa signifikan ekses negatif pemotongan hibah luar negeri bagi korban-korban di wilayah yang mengalami krisis kemanusiaan. Secara praktis, pemotongan anggaran hibah dapat menunda proses pemulihan kesehatan korban-korban kemanusiaan yang sakit, khususnya perempuan dan anak-anak.

Oleh karena itu, anggaran belanja hibah amat diperlukan. Sangat disayangkan pemerintah pusat dengan mudahnya memotong anggaran tanpa mempertimbangkan ekses negatifnya terhadap krisis kemanusiaan. Padahal apabila kita berbicara soal kemanusiaan, pertimbangan efisiensi sudah menjadi soal lain. Kehidupan itu jauh lebih penting daripada kesejahteraan.

Selain daripada pertimbangan soal kemanusiaan, pertimbangan dalam menentukan anggaran belanja hibah juga sepatutnya melihat aspek diplomasi yang melandasinya. Hibah diketahui merupakan salah satu komponen soft diplomacy, dalam artian, ia dapat digunakan sebagai alat untuk membangun keakraban dengan negara-negara yang diterpa bencana.

Di masa depan, negara-negara yang pernah dibantu akan merasa segan dengan Indonesia, bila saja Indonesia pernah berjasa membantu saat negara itu ditimpa kesusuhan. Rasa hormat dari mereka akan memperlancar proses negosiasi yang muncul di kemudian hari sebagai wujud penguatan posisi tawar-menawar Indonesia.

Bagaimanapun, yang sudah ditentukan dalam anggaran TA 2017 sudah terjadi. Harapan saya, pada APBN TA 2018, pemerintah pusat dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan jumlah anggaran belanja hibah di bidang bantuan kemanusiaan.
► Klik di sini untuk membaca versi lengkap

Kekebalan terhadap Media Rasis

Ditulis tanggal 10 Oktober 2017

Kutipan Rasis
Sumber gambar: Wikimedia Commons



Sebuah tragedi penembakan terjadi di Las Vegas pada malam hari tanggal 1 Oktober 2017 waktu setempat. Pelaku penembakan yang menewaskan 59 orang dan mengakibatkan ratusan lainnya luka-luka itu diketahui bernama Stephen Paddock, seorang pria berkulit putih berusia 64 tahun.






Kejahatan yang dilakukan oleh Paddock membuat publik membuka kembali daftar kasus kekerasan di masa silam yang melibatkan orang-orang kulit putih. Lima tahun sebelumnya, sebuah penembakan juga terjadi di Aurora, Colorado, dimana pelakunya merupakan pria kulit putih bernama James Holmes.






Selang 3 (tiga) tahun setelah tragedi di Colorado, seorang pria kulit putih bernama Dylann Roof melakukan aksi penembakan di sebuah gereja yang diketahui beranggotakan jemaat keturunan Afrika-Amerika. Juri merekomendasikan agar Roof dijatuhi hukuman mati.






Nasib Paddock tentu saja lebih jauh beruntung daripada Roof. Dia sudah lebih dulu mati sebelum masyarakat sempat menghujatnya dan sebelum dirinya diadili di muka pengadilan. Akan tetapi, justru itulah pokok persoalannya. Karena Paddock sudah tewas, kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya memotivasi Paddock hingga tega melakukan perbuatan keji seperti itu.






Penyelidikan terkait tindak kejahatan yang dilakukan Paddock saat ini tengah berjalan. Seperti biasa, media massa berupaya ‘mendahului’ pernyataan resmi aparat berwenang dengan menggali latar belakang dan motif Paddock lebih dalam.






The Telegraph mengungkapkan bahwa Paddock merupakan pria yang “pendiam dan baik,” mengutip pernyataan kekasih Paddock, Marilou Danley. Sementara itu, Slate Magazine, media online yang beroperasi di bawah Graham Holdings Company, menyatakan bahwa berdasarkan wawancara dengan saudara kandung pelaku (Eric Paddock), Stephen merupakan pria kaya raya yang gemar berjudi.






Media lain fokus menggali informasi dari aparat kepolisian, yang sejauh ini belum memberikan informasi yang berguna. “We have no idea what his belief system was (kami tidak tahu apa sistem kepercayaan yang dianutnya),” ujar Joseph Lombardo, Clark County Sheriff.






Dari narasi-narasi di atas, terdapat kesan bahwa media seolah kurang tegas dalam menilai karakteristik Paddock. Di ‘sisi’ manakah pria yang sempat menginap di hotel Mandala Bay itu sebenarnya berdiri? Paddock itu Clarice Starling atau Dr. Hannibal Lecter? Batman atau Joker? Orang baik atau orang jahat?






Tentu saja, pembunuhan berantai merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, dan barangsiapa yang melakukannya, secara otomatis jatuh ke dalam kategori “jahat.” Akan tetapi, narasi-narasi yang ada mempersulit kategorisasi demikian.






Aaron Rouse yang mengepalai Divisi Las Vegas FBI sudah menegaskan: “I need to deal with facts. The sheriff needs to deal with facts. He’s not going to make assumptions. I’m not going to make assumptions (Saya harus menitikberatkan pada fakta. Para sheriff harus menitikberatkan pada fakta. Dia tidak akan berasumsi. Saya pun tidak akan berasumsi).”






Keputusan untuk menghindari apriori sesungguhnya merupakan keputusan yang boleh diacungi jempol. Baik Sheriff Clark County dan FBI sama-sama menahan diri untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan terkait tragedi berdarah tersebut sebagai wujud upaya menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.






Sayangnya, publik terlanjur gemas. Berbagai tuduhan bermunculan, yang pada intinya menilai bahwa Sheriff Clark County dan FBI bukannya mau menghindari apriori. Keduanya menghindari pelabelan ‘terorisme’ terhadap seorang penjahat kulit putih, suatu label yang di sisi lain sering mereka lekatkan terhadap penjahat berkulit cokelat (bangsa Timur Tengah).






Melacak kembali rentetan peristiwa beberapa bulan terakhir, aparat penegak hukum di Amerika Serikat (AS) tengah meningkatkan pengawasan terhadap umat muslim. Sebuah data menunjukkan, jumlah tersangka berkulit cokelat yang dijadikan target FBI mengalami peningkatan sebesar 12 persen. Untuk instansi lain seperti Custom Border Protection (CBP), terjadi peningkatan 8 persen. Di masyarakat sendiri, angka pelecehan terhadap orang kulit cokelat mengalami peningkatan sebesar 16 persen.






Terpilihnya Donald John Trump sebagai Presiden di awal tahun 2017 disebut-sebut berkontribusi dalam memperparah statistik kekerasan terhadap umat muslim. Kebijakan Trump juga memicu sentimen terhadap pengungsi dari Timur Tengah. Beberapa organisasi perkumpulan umat muslim di AS dengan mudahnya menerima label “ekstremis,” yang seringkali menjadi justifikasi kekerasan yang dilakukan orang kulit putih terhadap muslim.






Kini, narasi-narasi yang dibentuk media rasis menjadi lebih mudah diterima orang banyak, setidaknya orang-orang yang memilih dan mendukung Trump. Barangkali, dulu masyarakat begitu sensitif terhadap kebijakan media rasis, mengenai bagaimana ia menyisipkan stereotipe kelompok minoritas sebagai masyarakat marjinal melalui beragam sitkom, juga realita yang menunjukkan bahwa orang kulit cokelat yang terbilang jarang bekerja di depan layar televisi.






Sekarang, orang bebas tertawa saat menonton sitkom berjenis “mildly-racist” dan lebih mudah memaklumi orang kulit cokelat yang bekerja sebagai teknisi. Toh, kalau semua orang jadi pembawa berita, berarti tidak ada yang jadi kameramen dan penata cahaya, bukan?






Penyelesaian atas persoalan di atas masih bisa kita tunda. Yang mendesak ialah kategorisasi terhadap penembak kulit putih. Harus ada yang mengakui bahwa Paddock, Holmes, dan Roof adalah teroris. Mungkin kejahatan ketiganya tidak memenuhi karakteristik “terorganisir” dan motifnya tidak untuk “memprotes kebijakan pemerintah dengan jalan kekerasan.” Tapi, dampak yang ditimbulkan sama: perasaan terteror dan takut.






Sepanjang sejarah AS, sebanyak sepertiga serangan yang dilakukan ekstremis sayap kanan berakibat pada kematian. Rasio serangan mematikan orang kulit putih pun jauh lebih tinggi daripada ekstremis Islam, yakni 2:1. Reporter David Neiwert juga menyatakan ancaman teror dalam negeri paling signifikan berasal dari ekstremis sayap kanan.






Pada akhirnya, AS masih harus membersihkan musuh internalnya terlebih dahulu sebelum berupaya mewujudkan perdamaian di negara-negara Timur Tengah dan Afrika.










Tulisan ini juga tersedia dalam bahasa Inggris. Kunjungi link berikut.
► Klik di sini untuk membaca versi lengkap

Stress Karena Digigit Kutu Kucing

Ditulis tanggal 30 September 2017

Kucing Gelandangan
Sumber gambar: Pixabay



Ada kucing liar di komplek perumahan saya. Beberapa waktu lalu, saya sering melihatnya di awal hari, berusaha memanjat pagar pembatas balkon di rumah. Belakangan ini dia jarang muncul saat terang. Saya justru melihatnya tatkala malam. Baru senja kemarin dia bertengkar dengan kucing liar lain di depan pagar.






Kurang jelas kapan pertama kali dia datang ke komplek. Saya baru menyadari kehadirannya akhir-akhir ini ketika kucing itu dengan lancangnya masuk ke dalam rumah melalui pintu yang terbuka. Saya selalu mengusirnya.






Mungkin karena sadar keberadaannya tidak diterima di dalam rumah, jenis hewan yang paling banyak dipelihara manusia itu tidak berani lagi masuk. Dia hanya duduk-duduk di penyekat balkon. Biasanya saya membiarkan dia. Mungkin dia kehujanan dan tidak ada tempat untuk berteduh. Mungkin juga dia berlindung dari kucing liar alpha yang sering merundung dia.






Saya tidak sadar bahwa keputusan untuk membiarkan kucing itu duduk-duduk di balkon rupanya keputusan yang kurang tepat. Awalnya, saya tidak berpikir kucing itu penyakitan. Sepintas saya hanya melihat di bagian moncongnya agak menghitam. Saya pikir itu karena noda yang dia dapatkan saat mengorek-ngorek sampah. Ternyata, itu diakibatkan kutu.






Keluhan pun disampaikan oleh tetangga. Tetangga saya mengeluh, ada kucing liar yang berak sembarangan di atap rumahnya. Yang paling menjijikkan, setiap hujan deras, kotoran itu jatuh ke depan rumah karena dipengaruhi faktor air hujan yang mengalir ditambah letak atap yang landai. Tetangga saya sungguh khawatir apabila dia keluar rumah, kepalanya tertimpa tahi kucing.






Meskipun dibenci banyak orang dan diusir dimana-mana, kucing itu tetap hidup. Saya sempat mengira dia bermigrasi ke komplek lain karena ada kalanya dia hilang selama beberapa hari. Tapi, dia selalu kembali lagi.






Awal mulanya, perasaan saya netral-netral saja terhadap kucing liar ini. Kendati dia suka berak sembarangan, tapi saya tidak pernah menginjak tahinya saat keluar rumah. Dia pun tidak pernah membuat bak sampah saya amburadul meskipun dia suka mengais sampah. Sampai suatu hari, saya menderita gatal-gatal.






Saya kira, bintik-bintik merah yang muncul di sekitar kaki dan lengan kiri saya diakibatkan gigitan nyamuk. Tapi, setelah berlalu satu hari, bercak itu tidak hilang. Justru rasa mengerinyau yang saya dapatkan semakin menjadi. Saya menyadari tutul baru selalu muncul tidak lama setelah saya duduk di anjungan atau di teras, tempat kucing itu biasa melindap.






Akhirnya, saya pergi ke tante saya yang kebetulan seorang dokter Spesialis Kulit. Beliau langsung mendiagnosis bahwa noktah itu diakibatkan gigitan serangga serupa kutu. Saya langsung menduga pasti gasang tersebut disebabkan kutu kucing.






Memang merawat binatang ialah tanggung jawab manusia. Sebagai manusia yang baik, seharusnya saya memberi kucing itu makan atau memandikannya. Akan tetapi, saya sama sekali tidak berminat menjadi pengasuh kucing tersebut, karena dia kucing liar dan saya perlu memeriksakannya ke dokter hewan sebelum memutuskan untuk mengasuhnya. Hal itu sangat wajib dilakukan untuk menghindari risiko penyakit yang ia bawa ke dalam rumah.






Digigit kutu kucing cukup membuat saya tersadar untuk tidak main-main dengan hewan liar. Bukan masalah penampilan kaki saya yang jadi rusak, tapi karena rasa stress yang saya alami. Dokter bilang, saya tidak boleh menggaruk bintik-bintik merah tersebut karena dapat memicu infeksi sekunder. Bisa dibayangkan betapa sulitnya menahan diri untuk tidak menggaruk bintik-bintik merah tersebut di saat rasa gatal yang dialami sungguh tidak tertahankan?






Untuk sementara, saya rajin mengoleskan salep resep tante saya ke daerah-daerah yang gatal. Saya juga sempat diresepkan antibiotik dan obat gatal oral, sudah habis diminum. Disamping meminum obat, saya mengambil langkah preventif munculnya gatal-gatal baru dengan cara menyemprot Baygon ke lokasi rumah yang sering diduduki kucing. Kurang jelas efektifitasnya dalam mengusir kutu.






Saya sungguh bersyukur, untung kucing liar tersebut hanya membawa kutu ke rumah kami. Di internet, saya mendapati kucing liar bisa menularkan penyakit yang jauh lebih parah seperti rabies, toxoplasmosis, cat scratch fever, tifus dan feline immunodeficiency virus (konon, tingkat keparahannya mirip HIV!).






Mulai hari ini, saya berkomitmen untuk tidak mengizinkan kucing manapun masuk ke dalam pagar rumah lagi.
► Klik di sini untuk membaca versi lengkap

Peran Sentral Medsos Hanya Mitos

Ditulis tanggal 6 September 2017

Sumber gambar: Jisc
Sumber gambar: Jisc



Pada momentum pilkada layaknya Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018, percakapan mengenai siapa kandidat yang paling cocok memimpin Provinsi Jawa Barat mulai marak di situs-situs web media sosial. Dunia maya juga dimanfaatkan oleh kandidat dan partai politik untuk melakukan sosialisasi visi dan misi. Beberapa waktu sebelumnya, media sosial digunakan pada momentum Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Orang-orang dari berbagai latar belakang dipekerjakan sebagai buzzer atau penggaung, yang tugas pokoknya menyebarkan sudut pandang subjektif mengenai para kandidat.






Penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye menunjukkan bagaimana di Indonesia, media sosial dipercaya mampu menggerakkan banyak orang untuk memilih kandidat tertentu. Partai politik, calon gubernur, hingga penggaung berharap, segala diskusi, polemik, dan kampanye yang terjadi di dunia maya dapat mempengaruhi situasi di dunia nyata. Hal serupa juga dilakukan oleh orang-orang dari berbagai belahan dunia lain.






Perjumpaan politik dan media sosial di Indonesia bukanlah fenomena dunia baru sejak kemunculan Facebook dan Twitter. Masih kental dalam ingatan kita bagaimana media massa nasional maupun asing meliput berita protes jutaan rakyat Mesir di Lapangan Tahrir. Rakyat Mesir menuntut Presiden Hosni Mubarak lengser dari puncak kekuasaan. Pada rentang waktu yang berdekatan, di negara-negara Timur Tengah seperti Tunisia, Libya dan 17 negara lainnya, gerakan anti-pemerintah yang otoriter juga terjadi. Pendapat populer menyatakan gerakan yang kemudian disebut sebagai Arab Spring oleh para akademisi Amerika, diinisasi himbauan rakyat sipil di media sosial.






Meskipun demikian, pendapat lain menyatakan media sosial tidak memegang peranan sentral selama pergerakan. Berdasarkan kutipan Sabiha Gire, alumni St. Edward’s University jurusan Kajian Global, salah satu argumen mengungkapkan bahwa media sosial hanya memegang peran pendukung selama Arab Spring. Terminologi “peran pendukung” bisa dimaknai sebagai fungsinya yang tidak akan berjalan tanpa diikuti gerakan fisik. Jadi, perubahan rezim bukan didorong oleh protes-protes media sosial semata, akan tetapi gesekan-gesekan yang terjadi di lapangan.






Sejarah Singkat Facebook dan Twitter






Masih ingat jalan cerita film “The Social Network” (2010)? Film tersebut menceritakan suka-duka seorang mahasiswa Harvard University saat memulai pembuatan Facebook. Resmi diluncurkan pada bulan Februari 2004, media sosial yang semula bernama “TheFacebook.com” terinspirasi dari konsep buku tahunan yang mencantumkan foto close-up dan data biografi. Di hari pertama peluncuran perdana, sebanyak 1.200 mahasiswa mendaftar ke Facebook.






Sempat terjadi cekcok antara Mark Zuckerberg, sang penemu Facebook, dengan teman-teman kuliahnya yang menuduh Zuckerberg melakukan plagiasi. Meskipun demikian, media sosial karya Zuckerberg tetap meroket. Pada bulan pertama, separuh dari mahasiswa Strata-1 Harvard University terdaftar. Sejak saat itu, Facebook berekspansi ke universitas-universitas lain. Tahun 2005, Facebook mengklaim bahwa sebanyak 85% mahasiswa dari 882 perguruan tinggi memiliki akun Facebook, 60% diantaranya sering mengunjungi situs setiap hari. Pada bulan yang sama, Facebook merambah tingkat sekolah menengah dan setahun kemudian, Facebook terbuka untuk umum.






Disamping Facebook, terdapat media sosial lain yang tidak kalah diminati oleh penduduk dunia, yakni Twitter. Pendirian Twitter bermula ketika seorang mantan staff Google bernama Evan Williams membuat situs yang diberi nama Odeo. Pada mulanya, Odeo dibesut konsep penyiaran audio (podcasting). Akan tetapi pada musim gugur tahun 2005, pangsa pasar Odeo direbut oleh Apple melalui program iTunes.






Kekalahan telak Odeo dari iTunes membuat Evan Williams memutuskan merombak konsep Odeo. Noah Glass, mitra pendiri Odeo, memperoleh ide dari Jack Dorsey yang mengusulkan supaya Odeo mengubah konsep menjadi “status.” Setelah diskusi berlarut-larut, para pengelola sepakat mengubah nama menjadi Twitter. Menurut informasi yang diperoleh dari BusinessInsider, popularitas Twitter meningkat sejak bulan Agustus 2006, khususnya ketika bencana alam melanda San Francisco, Twitter membantu menyebarkan kabar gempa di wilayah selatan California tersebut.






Peran Sentral Media Sosial Hanya Mitos






Bagaimana anak-anak muda perkotaan dan kosmopolitan Mesir berhasil mengumpulkan jutaan orang untuk turun ke lapangan Tahrir, memprotes rezim Mubarak? Banyak orang berasumsi, para aktivis menggunakan sarana internet seperti Facebook, Twitter, dan YouTube. Asumsi itu bahkan juga menghinggapi rezim Mubarak yang memblokir akses terhadap Facebook dan Twitter selama protes berlangsung, sementara YouTube, situs web yang digunakan untuk membagikan video protes di Tahrir, tidak berhasil diblokir. Informasi tersebut dibenarkan oleh Joshua E. Keating selaku Associate Editor Foreign Policy.






Akan tetapi, tampaknya, sekalipun Mubarak telah berhasil memblokir media sosial, gerakan tidak kunjung surut, dia toh tetap berhasil dilengserkan. Artinya, ada faktor determinan selain daripada media sosial, atau mungkin, media sosial hanya memegang peranan yang sangat kecil.






Sebagaimana telah diungkapkan di atas, saya pikir asumsi bahwa media sosial memegang peranan sentral saat kebangkitan Mesir merupakan asumsi yang keliru. Media sosial disebut-sebut hanya memegang peran pendukung selama demonstrasi, yang efektifitasnya tidak akan bekerja baik tanpa dibarengi gesekan fisik. Lisa Anderson, eks-Presiden American University di Kairo juga turut mengamini bahwa pergerakan di lapangan Tahrir bukan hasil dari internet dan media sosial. Ditegaskan, pergerakan Arab Spring di Mesir tidak lain merupakan reinkarnasi dari jaringan nasionalis Arab pasca Perang Dunia I (PD I), yang mana diinspirasi oleh retorika Presiden Amerika Serikat (A.S.) Woodrow Wilson tentang “self-determination” bagi minoritas yang tertindas.






Masa Depan Kampanye Pilkada melalui Media Sosial






Para pengamat menyatakan bahwa media sosial tidak memegang peran signifikan selama Arab Spring. Efektifitasnya bergantung pada eksistensi gerakan fisik di lapangan. Selain itu, gerakan juga memerlukan latar belakang ideologis, yakni nasionalisme Arab yang jaringannya sudah lama terbentuk sejak PD I.






Insignifikansi peranan media sosial dalam kebangkitan Mesir 2011 sepatutnya menjadi refleksi bagi para pegiat dan praktisi di arena politik untuk mempertimbangkan kembali penggunaan media sosial sebagai sarana andalan dalam menggerakan massa. Media sosial memang dapat berfungsi sebagai penyebaran informasi pertemuan, kunjungan, atau kegiatan kandidat. Akan tetapi, mengandalkan segalanya semata-mata pada media sosial tanpa gerakan fisik atau jaringan ideologis di dunia nyata tentu saja adalah langkah yang gegabah.






Mubarak tidak akan lengser bila saja anak-anak muda perkotaan dan kosmopolitan Kairo hanya memasang status membabi-buta di Facebook atau Twitter. Di sisi lain, Donald Trump tetap memenangkan pemilihan Presiden A.S. 2016 sekalipun banjir caci-maki di internet. Basuki Tjahaja Purnama kalah di Pilgub DKI Jakarta, padahal semasa kampanye, beberapa penggaungnya mengirim kicauan tanpa rehat, nyaris 24 jam sehari.






Alih-alih menghabiskan tenaga dan sumber daya di dunia maya, lebih baik partai politik pengusung, kandidat, dan pendukung memperkuat jaringan ideologis di lapangan. Rekam jejak kandidat di wilayah yang akan dipimpinnya lebih signifikan dalam menentukan preferensi pemilih. Rekam jejak yang buruk tidak akan tertimbun oleh foto-foto digital, kicauan-kicauan subjektif, atau perang status antara pendukung yang saling berseberangan. Begitu pula rekam jejak yang baik. Gunakan media sosial hanya sebagai faktor pendukung, bukan yang utama.

► Klik di sini untuk membaca versi lengkap

Bahasa Kekerasan dalam Statement al-Zahar

Ditulis tanggal 3 Agustus 2017


Roket Qassam
Sumber gambar: GlobalSecurity.org



Masyarakat internasional sering berasumsi, Israel cenderung lebih kuat dibandingkan Hamas dan organisasi perlawanan Islam lainnya. Barangkali, penilaian tersebut beranjak dari penggunaan senjata yang kalah canggih. Sebaliknya, realita menunjukkan organisasi-organisasi tersebut justru semakin kuat daripada sebelumnya. Jeremy M. Sharp, dkk. dalam “Lebanon: The Israel-Hamas-Hizbullah Conflict” (2006) menyatakan pada tahun 2006, pemerintah Amerika Serikat (AS) bahkan tidak mampu melucuti senjata Hizbullah. Di saat bersamaan, Israel terlibat dalam perang melawan militan Palestina termasuk Hamas, ditambah pemain sekunder yang memperparah kompleksitas konflik, yaitu Iran dan Suriah. Mantan penasihat keamanan nasional Israel, Giora Eiland, mengakui basis politik Hizbullah di Lebanon merupakan ancaman strategis bagi Israel. Sementara itu di Palestina, Israel tidak pernah benar-benar memenangkan perang, menimbang ribuan tentara Israel yang harus tewas supaya Israel dapat memblokade kampanye bom bunuh diri Hamas.






Dari kasus yang ada, tampaknya bukan hanya kelompok kanan Israel yang setuju menggunakan cara-cara kekerasan. Hamas juga menunjukkan sikap non-kompromi terhadap Israel. Mahmud al-Zahar, pemimpin Hamas di Gaza, pada bulan September 2005 menyatakan: “Saya tidak percaya pada istilah ‘moderat.’ Kita sudah moderat.” Pernyataan tersebut menunjukkan krisis self-awareness di pihak Hamas, setelah rangkaian aksi bom bunuh diri yang mereka lakukan terhadap Israel. Satu tahun sebelumnya, al-Zahar menyatakan: “Dia [pelaku bom bunuh diri bernama Reem al-Riyashi] tidak akan menjadi yang terakhir karena barisan perlawanan akan berlanjut sampai bendera Islam dikibarkan.” Pada bulan Desember 2005, pemimpin Hamas Khalid al-Mish’al juga mengeluarkan statement: “Seperti yang pernah disampaikan mendiang Imam Khomeini, Israel adalah tumor mematikan yang tidak akan pernah kita akui sebagai sebuah negara.”






Batasan dalam Perang Kedaulatan


Hamas merupakan organisasi perlawanan Islam yang berada pada spektrum ekstremis dan maximalist. Tujuan Hamas tidak hanya bermuatan visi Islam akan tetapi juga klaim nasionalis dan militansi melawan Israel. Sikap Hamas yang cenderung kaku, membuatnya menolak upaya perdamaian yang dijalankan antara Israel dan Palestina. Serangan bom bunuh diri pada era penandatanganan Oslo Accords ialah bukti bagaimana Hamas berupaya menggelincirkan proses perdamaian melalui tindakan kekerasan.






Selain bom, Hamas juga menggunakan roket jenis Qassam, Grads, dan Quds. Roket tersebut punya kelemahan di bidang akurasi serta impact ledakan yang tidak dapat dikontrol. Bukan tidak mungkin, roket yang diluncurkan Hamas secara liar menyasar warga sipil Israel yang tidak berdosa. Tampaknya memang Hamas cenderung tidak peduli sekalipun roket menyasar warga sipil (khususnya settlers), menimbang pernyataan-pernyataan non-kompromi yang dikemukakan pemimpin Hamas pada kisaran tahun 2004 sampai dengan 2005.






Hingga hari ini, banyak orang berasumsi Israel lebih kuat daripada Hamas dan organisasi perlawanan Islam lainnya, menegasikan fakta penggunaan senjata non-diskriminatif oleh Hamas, dukungan Hizbullah yang bercokol di Lebanon, serta bantuan Iran dan Suriah selaku pemain sekunder. Masih banyak orang yang mendukung tindakan-tindakan Hamas, menganggap apa yang dilakukan organisasi perlawanan tersebut sebatas pembelaan terhadap kedaulatan Palestina. Akan tetapi, perang kedaulatan pun memiliki batasannya; warga sipil bukanlah pihak yang boleh diserang pada masa konflik, terlebih apabila serangan disebabkan oleh penggunaan senjata non-diskriminatif. Sebaliknya, menyebut belligerent yang luka-luka sebagai warga sipil juga bentuk penyesatan informasi dan eksploitasi terhadap emosi orang lain.






Benarkah Hamas bukan organisasi teroris? Jawaban atas pertanyaan ini masih menjadi polemik di masyarakat. Pada bulan Desember 2014, Uni Eropa (EU) menghapus Hamas dalam daftar organisasi teroris, bukan berdasarkan tindakan-tindakan yang telah dilakukan organisasi di Palestina tersebut, melainkan implikasi faktual yang diperoleh dari pers dan internet. Aturan pembekuan pendanaan EU terhadap Hamas tetap dijalankan. Sementara itu, AS dan beberapa negara lainnya bersikeras menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris, merujuk pada penolakannya untuk tidak menggunakan jalan kekerasan. Di sisi lain, organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masih belum mengambil keputusan terkait status Hamas.






Bagaimana menurut pembaca? Benarkah Hamas bukan organisasi teroris?***
► Klik di sini untuk membaca versi lengkap

Tujuan-Tujuan Hamas

Oslo Accords
Sumber gambar: Screenshot unggahan video YouTube



Penggunaan metode bom bunuh diri cukup populer di kalangan kelompok seperti Partai Nasional Sosialis Suriah (SSNP/PPS), Macan Tamil (LTTE), Partai Pekerja Kurdi (PKK), pemberontak Ceko, Martir Al Aqsa, Jihad Islam Palestina (PIJ), dan terutama, Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (Hamas).






Tidak sulit bagi organisasi seperti Hamas untuk merekrut calon “pengantin,” istilah yang biasa digunakan pada pelaku bom bunuh diri. Ada dorongan eksternal: Israel meraih kendali atas wilayah udara, perbatasan, perairan teritorial dan sumberdaya alam (SDA) Gaza pada tahun 2005; dan dorongan internal: Hamas memiliki pemimpin kharismatik, sehingga anggota menuruti kehendak pemimpin yang mendorong penggunaan motif-motif Islam radikal sebagai senjata untuk melawan musuh.






Fenomena tersebut juga dibenarkan Scott Atran dalam “Genesis of Suicide Terrorism.” Atran (2003) mengungkapkan bahwa “pengantin” dan pendukungnya secara kolektif merasakan ketidakadilan historis, sikap tunduk secara politik, dan penghinaan sosial vis-à-vis kekuatan global dan Sekutunya, serta melawan harapan agama (mendukung teks sambung jaring tentang sejarah baru Islam radikal). Hasilnya, “keberanian” orang-orang semakin terpupuk, dan modal ini sangat dibutuhkan dalam menjalankan aksi bunuh diri. Aksi perempuan berusia 16 tahun bernama Khyadali Sana yang berhasil membunuh 2 (dua) orang tentara saat konvoi Pasukan Pertahanan Israel merupakan contoh yang tepat untuk menggambarkannya.






Tindakan bom bunuh diri anggota Hamas tentu bukannya tidak memiliki tujuan. Sebagai wujud gerakan perlawanan Islam, tujuan utama Hamas adalah membebaskan Palestina melalui perang suci (jihad) melawan Israel, mendirikan negara Islam di tanahnya, dan mereformasi masyarakat dengan semangat Islam sejati, seperti yang dilansir Shaul Mishal dalam “The Pragmatic Dimension of the Palestinian Hamas: A Network Perspective” (2003). Mishal berargumen, tujuan-tujuan Hamas sebagaimana yang telah disebutkan, merupakan kombinasi visi Islam dan klaim nasionalis serta militansi melawan Israel. Sikap demikian membuat organisasi perlawanan Islam tersebut dicitrakan sebagai gerakan yang kaku, siap mengejar tujuan dengan risiko apapun, tanpa batasan atau kendala (Mishal, 2003).






Sayangnya, gerakan kekerasan Hamas meraih banyak dukungan dari berbagai kalangan. Sebut saja peristiwa kelahiran Oslo Accords, seperangkat perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada tahun 1993 dan 1995, justru mengalami penolakan yang kuat dari publik sehubungan ketakutan-ketakutan yang dipicu pemukiman Yahudi di wilayah yang diduduki (occupied territory). Menurut Herbert C. Kelman dalam “The Israeli-Palestinian Peace Process and Its Vicissitudes: Insights From Attitude Theory” (2007), elemen ekstremis dan maximalist berupaya menggelincirkan proses perdamaian melalui tindakan-tindakan kekerasan yang dramatis, salah satunya bom bunuh diri. Di negara tetangga, para pengungsi Palestina menuduh PLO telah mengkhianati rakyat Palestina, kemudian memulai serangan terhadap Israel. Sikap serupa juga ditunjukkan Hizbullah di Lebanon, dimana serangan Hizbullah terhadap Israel mengalami puncaknya pada Perang Israel-Hizbullah di tahun 2006.






Beberapa hari yang lalu, ketegangan kembali terjadi antara Israel dan Palestina, sehubungan keputusan sepihak Israel untuk menempatkan alat pendeteksi logam dan antena di Kompleks al-Haram. Rakyat Palestina memprotes kebijakan tersebut dan melakukan demonstrasi yang berakhir rusuh serta mengakibatkan sebanyak 3 (tiga) orang Palestina tewas. Selang beberapa jam, seorang pemuda Palestina berusia 19 tahun bernama Omar al-Abed menyusup ke pemukiman Neve Tsuf, sisi barat laut Ramallah, dan menusuk sepasang suami-istri lanjut usia beserta 2 (dua) orang anaknya. Keempatnya berkebangsaan Israel. Motivasi al-Abed cukup jelas, dia marah atas nyawa orang-orang Palestina yang melayang saat demonstrasi di Kompleks al-Haram.






Hamas Makin Menguat


Yehudit Barsky, Direktur Divisi Tim-Teng dan Terorisme Internasional, Komite Yahudi Amerika (AJC), pernah menulis makalah berjudul “Hamas: The Islamic Resistance Movement of Palestine” yang memberikan pemahaman mendalam terkait gerakan Hamas. Barsky memaparkan, sepanjang sejarahnya, Hamas telah melakukan tindakan kekerasan terhadap warga sipil dan tentara Israel, termasuk bom bunuh diri, pemboman mobil, penculikan, penembakan drive-by, dan penusukan. Per bulan September 2000 sampai dengan awal tahun 2004, Hamas melakukan 425 serangan teroris dalam berbagai bentuk yang mengakibatkan 377 warga sipil dan tentara Israel terbunuh dan 2.076 orang lainnya luka-luka (Barsky, 2006).






Sampai dengan tahun 2006, berdasarkan informasi yang dihimpun Barsky, senjata yang digunakan Hamas sebagian besar adalah senjata konvensional: granat tangan, senapan Kalashnikov, ikat pinggang yang disatukan bahan peledak, dan roket Qassam. Terlepas dari jenisnya yang konvensional, penggunaan senjata Hamas menuai polemik. Selain Qassam, Hamas menggunakan roket Grads dan Quds (perkiraan mulai digunakan tahun 2009), dimana ketiganya memiliki kelemahan di bidang akurasi. Secara lebih rinci, roket Qassam digambarkan tidak akurat, berjarak-pendek, dan kurang mematikan. Sementara Grads dan Quds digambarkan mampu menyimpan sekitar 5 (lima) kilogram bahan peledak dan juga pecahan peluru berupa kuku, baut, atau lembaran logam bulat yang akan pecah pada saat terjadi benturan.






Karakteristik senjata Hamas yang tidak akurat, ditambah impact ledakan yang tidak dapat dikontrol, membuat serangan Hamas dikategorikan sebagai serangan nondiskriminatif. Bukan tidak mungkin, roket yang diluncurkan Hamas secara liar menyasar warga sipil Israel yang tidak berdosa.




Bahasa Kekerasan dalam Statement al-Zahar
► Klik di sini untuk membaca versi lengkap
Back to Top