Praktik Kultus Individu terhadap Rizieq Shihab

"West Java Police Summons Rizieq Shihab" (sumber gambar: Tempo English)

Pendahuluan
Muhammad Rizieq Husein Shihab atau yang biasa dipanggil Rizieq Shihab atau Habib Rizieq, adalah seorang tokoh Islam sekaligus pemimpin organisasi Front Pembela Islam (FPI). Meskipun beberapa kali tertangkap basah melontarkan kalimat-kalimat bernada penghinaan (lihat HABIB RIZIEQ : PRESIDEN GOBLOK...!!!!!, 2017), Rizieq masih tetap dipuja oleh para pengikutnya sebagai sosok sempurna tanpa cela. Situasi ini disebut “kultus individu” (cult of personality). 

Istilah kultus individu mulai diperkenalkan saat pidato Nikita Khrushchev di Kongres Partai XX tahun 1956. Ia menggunakan istilah ini untuk menjelaskan konsolidasi kediktatoran individu Stalin, yang berujung pada penyalahgunaan kekuasaan dan adulasi Stalin (Rees, 2004). Pada awal kelahirannya, istilah kultus individu memang dilekatkan pada seorang kepala pemerintahan seperti Stalin yang memiliki kewenangan politik untuk memimpin negara, namun dalam perkembangannya kultus individu dapat diterapkan pada pemuka atau pemimpin agama. Baik pemuka agama dan pemimpin politik memiliki karakteristik yang sama: dalam tingkatan mikro ia menjelma menjadi kesetiaan yang akut, dan dalam tingkatan makro ia menjelma menjadi pergerakan (Callahan, 2013). Pemuka agama dan pemimpin politik sama-sama memiliki sifat karismatik yang memberdayakan seseorang agar tertarik menjadi pengikutnya.

Populasi terbesar pengikut Rizieq adalah anggota FPI. Mayoritas anggota organisasi ini adalah anak muda perkotaan yang miskin (Wilson, 2005). Tidak sulit untuk memahami mengapa sosok Rizieq dapat dengan mudah diterima oleh kaum miskin perkotaan. Fachri Ali dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan bahwa di tengah kekuasaan elite (orang kaya) dalam tubuh partai politik, sosok Rizieq yang kerap merespons pemerintah dipandang kaum miskin sebagai kekuatan perlawanan (Fachrudin, 2017). Artinya, semakin vokal Rizieq dalam menyerang elite-elite penguasa, semakin besar harapan yang diberikan oleh kaum miskin perkotaan agar kepentingannya dapat didengar politisi. Akibatnya, semakin besar juga loyalitas yang diberikan dan agresifitas dalam melakukan pergerakan. Sebagaimana yang dilakukan para pemimpin karismatik (lihat Emrich, Brower, Feldman, & Garland, 2001), Rizieq pandai dalam mengutarakan cita-cita yang tampak menggoda bagi emosi orang-orang dan mampu meningkatkan kepercayaan diri para pengikutnya.

Kepemimpinan karismatik, meskipun menawarkan cita-cita besar dan memulihkan kepercayaan diri, di satu sisi dapat membawa dampak negatif. Peneliti telah mengungkapkan bahwa pemimpin karismatik memiliki kecenderungan mengambil pilihan berisiko dan perilaku ini dapat berujung pada kehancuran (Schyns & Hansbrough, 2010). Optimisme dan antusiasme Rizieq yang berlebihan dapat menumpulkan kemampuan para pengikutnya dalam mendeteksi ancaman bahaya. Terlebih lagi jika seorang pemimpin karismatik memang memiliki agenda yang destruktif, akan lebih mudah baginya untuk menggiring para pengikut ke dalam kehancuran.

Kritik terhadap FPI pun bermunculan. Yenny Wahid, putri dari Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid, mengatakan FPI tidak mencerminkan sikap islami (Trianita, 2014). SETARA Institute juga menilai aktivitas FPI merongrong kemajemukan, Pancasila, dan menggunakan cara-cara kekerasan (Paat, 2017). Azyumardi Azra, intelektual muslim dan bekas Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah mengatakan FPI melakukan tindakan kekerasan di mana-mana, termasuk di Tanjung Priok dan Monas (Affan, 2016).

Sumber
Penelitian mengenai korelasi pemuka agama dengan kultus individu sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh Sharon Henderson Callahan dalam buku berjudul “Religious Leadership” (2013). “Religious Leadership” menyinggung keberadaan kultus individu di dalam komunitas religius Afrika-Amerika yang berasal dari kepemimpinan karismatik, kemudian berubah menjadi loyalitas akut di level mikro, dan pergerakan sosial atau religius di level makro. Konsekuensinya, sebagaimana diungkapkan Callahan, ketika pemimpin itu meninggal atau melepaskan perannya, kongregasi atau pergerakan para pengikut semakin mudah dibongkar, selama tidak ada penerus yang lahir atau restrukturisasi kelompok yang dilakukan.

Merujuk Floyd Massey, Jr. dan Samuel Berry McKiney, Callahan menyatakan bahwa gereja perkotaan Afrika-Amerika nyaris mendekati tingkat kultus individu, dimana kepribadian pastur turut membentuk gereja dan berkontribusi pada efektifitas kinerja pastur itu sendiri. Efektifitasnya berasal dari kombinasi antara bakat alamiah dalam berkhotbah dan memberdayakan manusia. Karakteristik ini membuat pastur semakin dibutuhkan dan orang-orang akan mau menghadiri kongregasi secara sukarela.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh James Ciment dalam buku berjudul “Social Issues in America: An Encyclopedia” (2015). Ciment spesifik menyoroti konsep kekultusan dalam wacana religius popular dengan melabeli pengikut Father Divine dan Sweet Daddy Grace sebagai kultus individu. Kedua gerakan tersebut dipelopori Kuil Rakyat, didirikan pada tahun 1956 oleh Pdt. James Jones, pengkhotbah keliling yang karismatik dengan keyakinan agama yang kuat. Melalui pesan kesetaraan rasial dan kiamat nuklir, pendeta ini berhasil melebarkan sayap Kuil Rakyat ke California dan wilayah-wilayah perkotaan.

Sebagai individu, Pdt. Jones memiliki kepribadian unik yang membedakannya dengan pendeta lainnya. Sejak usia belia, ia telah terdorong mengadvokasi orang-orang miskin dan underrepresented (kurang terwakili). Dikombinasikan dengan kepribadian karismatiknya, khotbah Pdt. Jones selalu didengar banyak orang, baik di pemukiman kulit hitam maupun kulit putih. Saat menjabat sebagai pendeta di Gereja Methodis Somerset, keyakinannya yang “radikal” menyebabkan banyak pertengkaran antara dirinya dan pengurus gereja, sehingga ia memutuskan keluar dari gereja (Pick-Jones, n.d.).

Berdasarkan kisah masa muda Pdt. Jones, ada ciri khusus yang bisa diidentifikasi. Diluar kepribadian yang karismatik, Pdt. Jones di masa muda memiliki dorongan memberontak yang kuat. Keyakinannya akan sesuatu tidak dapat digoyah dan ia akan memperjuangkannya meskipun harus berselisih paham dengan mayoritas orang.

Sebagaimana Pdt. Jones, Rizieq juga memiliki masa kecil yang dapat dikatakan membuatnya dilabeli sebagai pribadi yang berani melawan arus mayoritas demi mempertahankan apa yang ia yakini. Kisah ini dikutip di dalam situs islamidia.com, yang menceritakan pengalaman Rizieq saat bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bethel Kristen.

Di kelas, Rizieq muda adalah satu-satunya murid beragama Islam. Karena posisinya sebagai minoritas, salah satu guru bertindak iseng dengan mempertanyakan hal yang bernada menyindir keyakinan Rizieq.
Guru: “Saya bingung dengan agama yang melarang daging babi. Bukankah babi ciptaan Tuhan?”
Rizieq: “Begini, Bu. Kenapa semua manusia memusuhi iblis, bukankah iblis ciptaan Tuhan juga?”
Guru: “Ya, karena Tuhan ingin menguji kita.”
Rizieq: “Nah, sama, Bu. Tuhan juga melarang kita makan daging babi karena ingin menguji kita, taat atau tidak kepada-Nya.”
(Alhusein, n.d.)
Pengikut Rizieq akan berpendapat bahwa debat antara Rizieq dengan gurunya adalah cermin kejeniusan, bagaimana Rizieq mampu memutar-balikan pertanyaan gurunya dengan menggunakan pola pikir yang sama-sama diyakini oleh sang guru. Akan tetapi sebenarnya, terdapat hal yang lebih serius di balik itu. Rizieq berani mengemukakan pendapatnya di suatu ruang yang dipenuhi oleh orang-orang dengan keyakinan berbeda. Terlebih lagi, daripada memilih untuk diam terhadap keisengan sang guru, Rizieq justru mendebatnya. Kepribadian ini yang barangkali membentuknya menjadi Rizieq hari ini.

Apakah ini berarti setiap anak yang memberontak berpotensi untuk menjadi individu yang dikultuskan di masa tua? Tentu tidak. Sifat pemberontak itu perlu ditopang oleh kepribadian yang karismatik. Baik Pdt. Jones dan Rizieq sama-sama memilikinya.

Pujian-Pujian terhadap Rizieq Shihab
Pesantren Al-Futuhiyah, Kampung Banjar Pahingeun, Lebak, Banten, memperoleh sorotan dari media pada awal bulan Januari 2017. Tempat tersebut resmi menjadi lokasi Musyawarah Nasional FPI. Hasil musyawarah menyatakan bahwa Rizieq dikukuhkan sebagai Imam Besar umat Islam Indonesia (Priatmojo & Fajri, 2017).

Empat tahun sebelum pengangkatannya sebagai Imam Besar, Rizieq sudah lebih dulu dinobatkan oleh Sultan Sulu dengan gelar Datu Paduka Maulana Syar’i Sulu, yang membuatnya otomatis memperoleh gelar sebagai Mufti Besar bagi Kesultanan Sulu Darul Islam sejak tanggal 19 Maret 2009 (Tabloid Suara Islam, 2013).

Selain predikat sebagai Imam Besar dan Mufti Besar, Rizieq juga dilekatkan predikat Mujahid oleh Guru Besar Ilmu Agama Islam, Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. K.H. Didin Hafidhuddin (Ridwan, 2017). Akademisi ini bahkan secara terang-terangan mengajak umat Islam di Indonesia untuk turut mendoakan agar Rizieq diselamatkan, dijaga, dan dipelihara oleh Tuhan.

Pengangkatan Rizieq sebagai Imam Besar umat Islam Indonesia yang dilakukan oleh anggota FPI dapat dimengerti, karena seperti yang diungkapkan oleh Wilson (2005), anggota FPI didominasi oleh anak muda miskin perkotaan yang menuntut keterwakilan di dalam pemerintahan. Tapi bagaimana dengan Kesultanan Sulu? Bagaimana dengan Prof. Didin yang memiliki intelektualitas lebih unggul daripada para anggota FPI?

Sedikit yang mengetahui bahwa Kesultanan Sulu pun dihinggapi persoalan kemiskinan. Bahkan persoalan kemiskinan yang dihadapinya lebih rumit daripada kaum miskin Jakarta, karena terdapat bumbu-bumbu perbudakan di dalamnya. Dalam konsep pemerintahan Sulu, perbudakan menjadi salah satu sumberdaya keuangan kesultanan selain daripada baitul ma’al dan sarakka. Kesultanan berpegang teguh pada argumen bahwa untuk menerima Islam, seseorang harus menerima perbudakan, karena perbudakan diakui oleh hukum Islam (syari’ah). Di sisi lain, ada pula yang menyebutkan bahwa praktik perbudakan Sulu adalah bentuk kelanjutan perbudakan Eropa, dimana budak-budak itu berasal dari tawanan perang, pasar perbudakan, utang, dan narapidana (Caceres, 2014). Secara singkat, persoalan kemiskinan ini yang membuat Kesultanan Sulu lebih mudah menerima kehadiran pemimpin karismatik seperti Rizieq, terlebih jika mengetahui Rizieq memiliki afiliasi yang kuat terhadap institusi keagamaan.

Terlepas dari itu, kehadiran kaum intelektual dalam pergerakan Rizieq tidak dapat dipahami menggunakan kacamata kemiskinan. Berbeda dengan massa FPI atau orang-orang Sulu, orang berilmu seperti Prof. Didin tentu tidak memiliki persoalan ekonomi yang rumit.

Peranan kaum intelektual dalam gerakan kultus individu sebenarnya dapat dilacak pada era Stalin. Embrio pergerakan Stalin berasal dari budaya intelektual yang mengkaji pemikiran Stalin dan menunjukan kelebihan-kelebihannya dari pemikiran Lenin. Peranan kaum intelektual disini adalah untuk memuliakan pemikiran Stalin, di saat secara bersamaan, memburu klenik dan merancang kajian Stalinisme di departemen pendidikan (Tucker, 1979). Kaum intelektual berfungsi menyiapkan panggung bagi pemimpin karismatik serta menjustifikasi setiap tindakannya secara ilmiah.

Oleh karena itu, jangan heran jika Prof. Didin tidak reaktif seperti para anggota FPI. Beliau menjalani perannya sebagai penyiap latar, justifikator, dan bisa jadi “juru bicara,” yang fungsinya membujuk calon pendukung Rizieq agar semakin bertambah. Melalui pernyataannya yang mengajak umat Islam Indonesia untuk mendoakan Rizieq, Prof. Didin mengambil peran sebagai pembela Rizieq dalam spektrum moderat.

Terlepas dari itu semua, menyoal sederet pujian-pujian yang diberikan oleh anggota FPI, Kesultanan Sulu, dan Prof. Didin, benarkah Rizieq memang sosok yang sempurna? 

Satu yang patut diketahui, karismatik adalah soal citra, kelihaian dalam menampilkan image yang baik di mata banyak orang, dan bukan berarti apa yang benar-benar tampak di luar merepresentasikan perilaku yang sesungguhnya.

Rizieq telah berkali-kali terjerat kasus hukum, baik itu yang baru sampai tahap pemeriksaan hingga keluar vonis pengadilan. Baru saja Rizieq tersandung kasus pornografi yang diduga dilakukan antara dirinya dengan Firza Husein melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Pada tanggal 27 Oktober 2016, Sukmawati Soekarnoputri melaporkan Rizieq ke Kepolisian Daerah Jawa Barat karena diduga telah menodai Pancasila sebagai lambang negara. Selang 2 (dua) bulan setelahnya, ia diadukan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) karena diduga melecehkan umat Kristen. Tidak sampai satu minggu, Student Peace Institute melaporkan Rizieq dengan tuduhan menyebarkan kebencian bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan. Pada awal bulan Januari 2017, Rizieq dilaporkan Jaringan Intelektual Muda Antifitnah perihal ceramahnya soal mata uang baru berlogo “palu-arit.” Di akhir bulan Januari, seorang pria bernama Anton menyebutkan bahwa Rizieq diduga terkait dengan kasus penyerobotan dan pemilikan tanah negara di lahan Perhutani, Megamendung, Bogor (PDAT, 2017).

Tujuan Kultus Individu terhadap Rizieq Shihab
Praktik kultus individu terhadap seorang figur publik pada intinya memiliki satu tujuan: mengedukasi masyarakat. Propaganda Uni Soviet pada jaman Stalin berusaha mendidik masyarakat mengenai penggerak kolektivisasi, mempromosikan rencana lima tahunan, mengerahkan masyarakat agar berangkat perang, dan menyampaikan gagasan masyarakat utopis.

Rizieq, sebagai pemuka agama, juga memiliki cita-cita: menegakan syari’ah di Indonesia, meskipun itu harus dilakukan dengan tindakan-tindakan main hakim sendiri atau menyerang dan menyegel klub malam dan pusat prostitusi. Kultus individu mempermudah Rizieq menyampaikan gagasan-gagasannya, karena orang-orang tidak perlu lagi dipaksa untuk menghadiri ceramahnya. Orang-orang akan datang secara sukarela karena kecintaan mereka kepada Rizieq.

Kesimpulan
Rizieq memiliki cita-cita menegakan syari’ah di Indonesia. Akan tetapi, praktik kultus individu yang dilakukan oleh para pengikutnya dapat menjadi bumerang tersendiri bagi kelompok FPI. Optimisme dan antusiasme berlebihan yang lahir dari kultus individu dapat menumpulkan kepekaan para pengikut dan pemimpin karismatik dalam mendeteksi bahaya yang mungkin akan mengancamnya.

Referensi:
  1. Affan, H. (2016, Mei 21). 'Islam Indonesia berbunga-bunga, bukan Wahabi yang primitif'. Retrieved Mei 16, 2017, from BBC: http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160506_indonesia_lapsus_radikalisasi_anakmuda_wwcr_azyumardiazra
  2. Alhusein, H. (n.d.). Kisah Nyata: Habib Rizieq Waktu Kecil Dibesarkan di Sekolah Kristen. Retrieved Mei 16, 2017, from islamidia.com: http://islamidia.com/kisah-nyata-habib-rizieq-waktu-kecil-dibesarkan-di-sekolah-kristen/
  3. Caceres, M. V. (2014). The Sulu Sultanate: Foreign Relations, Contacts and Collaboration with other Asian Kingdoms. TAMBARA, 45-62. Retrieved Mei 16, 2017
  4. Callahan, S. H. (2013). Religious Leadership. SAGE.
  5. Ciment, J. (2015). Social Issues in America: An Encyclopedia. Routledge.
  6. Emrich, C. G., Brower, H. H., Feldman, J. M., & Garland, H. (2001). Images in words: Presidential rhetoric, charisma, and greatness. Administrative Science Quarterly, 46, 527-57.
  7. Fachrudin, F. (2017, Januari 25). Mengapa Pengikut Rizieq Kian Bertambah? Ini Jawaban Pengamat. Retrieved Mei 16, 2017, from Trbunnews.com: http://www.tribunnews.com/nasional/2017/01/25/mengapa-pengikut-rizieq-kian-bertambah-ini-jawaban-pengamat
  8. HABIB RIZIEQ : PRESIDEN GOBLOK...!!!!! (2017). [Motion Picture]. YouTube. Retrieved Mei 16, 2017, from https://www.youtube.com/watch?v=svZ19afkvz4
  9. Paat, Y. (2017, April 15). Setara Institute Apresiasi Penolakan terhadap FPI di Semarang. Retrieved Mei 16, 2017, from BERITASATU.com: http://www.beritasatu.com/nasional/425260-setara-institute-apresiasi-penolakan-terhadap-fpi-di-semarang.html
  10. PDAT. (2017, Januari 31). 9 Kasus Rizieq 1 Berstatus Tersangka, Ini Daftar Lengkapnya. Retrieved Mei 16, 2017, from TEMPO.CO: https://m.tempo.co/read/news/2017/01/31/063841367/9-kasus-rizieq-1-berstatus-tersangka-ini-daftar-lengkapnya
  11. Pick-Jones, A. (n.d.). Jim Jones and the History of Peoples Temple. Retrieved Mei 16, 2017, from Alternative Considerations of Jonestown & Peoples Temple: http://jonestown.sdsu.edu/?page_id=33190
  12. Priatmojo, D., & Fajri, R. (2017, Januari 11). Reaksi Habib Rizieq Dikukuhkan jadi Imam Besar Umat Islam. Retrieved Mei 16, 2017, from viva.co.id: http://nasional.news.viva.co.id/news/read/869375-reaksi-habib-rizieq-dikukuhkan-jadi-imam-besar-umat-islam
  13. Rees, E. A. (2004). Introduction: Leader Cults, Varieties and Preconditions. In B. Apor, J. Behrends, C. Jones, & R. E. A, The Leader Cult in Communist Dictatorships (pp. 1-26). Palgrave Macmillan.
  14. Ridwan. (2017, Januari 23). Prof Didin Hafidhuddin: Habib Rizieq Seorang Mujahid yang Konsisten. Retrieved Mei 16, 2017, from pojoksatu.id: http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2017/01/23/prof-didin-hafidhuddin-habib-rizieq-seorang-mujahid-konsisten/
  15. Schyns, B., & Hansbrough, T. (2010). When Leadership Goes Wrong: Destructive Leadership, Mistakes, and Ethical Failures. IAP.
  16. Tabloid Suara Islam. (2013, April 6). Filipina di Balik Konflik Sulu-Sabah. Retrieved Mei 16, 2017, from Tabloid Suara Islam: http://www.suara-islam.com/read/index/6961/-Filipina-di-Balik-Konflik-Sulu-Sabah
  17. Trianita, L. (2014, November 14). Yenny Wahid: FPI Organisasi Islam Tak Beradab. Retrieved Mei 14, 2017, from TEMPO.CO: https://m.tempo.co/read/news/2014/11/14/231621853/yenny-wahid-fpi-organisasi-islam-tak-beradab
  18. Tucker, R. C. (1979). The Rise of Stalin's Personality Cult. Chicago Journals, 84(2), 347-66.
  19. Wilson, I. D. (2005). Countinuity and Change: The Changing Contours of Organized violence in Post-New Order Indonesia. Critical Asian Studies, 38(2), 265-97.


Pemekerjaan Takpenuh

"Lowongan Kerja" (sumber gambar: Fortune)

Persoalan ketenagakerjaan masih menjadi masalah yang dihadapai Warga Negara Indonesia (WNI) dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per bulan Februari 2016, persentase pengangguran di Indonesia mencapai 5,5% dari total angkatan kerja keseluruhan. Data memang menunjukan bahwa terjadi penurunan sebanyak 0,7% dari tahun sebelumnya, namun bukan berarti penurunan ini bebas kritik.

Menurut situs Indonesia Investments, rupanya BPS menggunakan standard kategorisasi yang unik dalam menentukan karakteristik pengangguran dan yang bukan. Bagi BPS, barang siapa yang sudah berusia di atas 15 tahun dan bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) jam perminggu dikategorikan sebagai “non-pengangguran” (Indonesia Investments, 2016). Di sini, BPS terkesan menegasikan bahwa sesungguhnya “pengangguran” dan “pemekerjaan takpenuh” sama saja, dan keengganan untuk menyertakan “pemekerjaan takpenuh” ke dalam statistik sama saja dengan menolak untuk menganggapnya sebagai suatu persoalan.

Sebagaimana yang telah diketahui, “pemekerjaan takpenuh” dimaknai sebagai kondisi di mana orang-orang dalam angkatan kerja dipekerjakan kurang dari waktu kerja pada umumnya, atau dipekerjakan di pekerjaan yang tidak memadai bagi pelatihan pengembangan diri atau kebutuhan ekonominya. (Meriam-Webster, n.d.). Berdasarkan definisi tersebut, diketahui ada 3 (tiga) macam kondisi yang membuat seseorang jatuh ke dalam kategori pekerja takpenuh: (a) bila pekerjaan utamanya bersifat paruh-waktu; (b) bekerja full-time, tapi diberi upah murah; atau (c) bekerja full-time, tapi bidang pekerjaannya hanya membutuhkan keterampilan rendah.

Apa saja contoh pekerja takpenuh di Indonesia? Saya akan membaginya berdasarkan kategori yang ada.

1. Pekerjaan dengan upah murah
Contoh pekerjaan berupah murah antara lain pelayan di restoran makanan cepat saji, tukang cuci piring di rumah makan, kasir, pekerja lapangan di taman hiburan/ria, penjaga loket tiket bioskop, buruh tani, dan asisten rumah tangga.

2. Pekerjaan dengan keterampilan rendah
Contoh pekerjaan berketerampilan rendah antara lain asisten admin, resepsionis, tukang cuci piring di rumah makan, admin gudang retail, kasir retail, dan pegawai di bisnis binatu.

3. Pekerjaan paruh-waktu
Contoh pekerjaan paruh-waktu antara lain penggalang dana amal non-profit, asisten sosial media, peneliti daring, analis hibah, editor konten laman web, auditor di industri perhotelan, dan penulis.

Poin yang ingin saya sampaikan dalam postingan ini adalah: pekerja takpenuh adalah pengangguran. Prinsipnya sederhana saja. Pengangguran adalah orang yang berada dalam situasi keterpaksaan, terpaksa tidak bekerja. Pekerja takpenuh juga orang yang berada dalam situasi keterpaksaan, terpaksa tidak bekerja sebanyak yang diinginkan. Kuncinya berada pada kata “keterpaksaan.” Jadi, jika pembaca memiliki profesi utama sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dengan sangat menyesal saya katakan, Anda adalah pengangguran.

Lho, tapi ‘kan pekerja takpenuh masih dapat gaji?

Hampir sebagian besar orang memiliki motivasi yang sama untuk bekerja: manusia bekerja untuk mencari uang, uang digunakan untuk membeli makanan. Lalu, apa makna pekerjaan jika uang yang dihasilkan tidak cukup untuk memberi makan diri sendiri juga anak-isterinya? Tentulah pekerjaan itu jadi kehilangan esensinya.

Sebelum pembaca menuduh saya menghina atau memandang rendah profesi yang telah disebutkan di atas, saya ingin bilang bahwa saya pun juga merasa terpukul akan fakta itu. Sampai ketika postingan ini dibuat, saya tidak pernah tahu bahwa ternyata saya pengangguran. Bahkan ketika dulu bekerja di kantoran, saya juga pengangguran, mengingat rendahnya gaji yang didapatkan (Supraba, n.d.). 

Jadi, daripada sibuk bertengkar sendiri soal betapa bermartabatnya pekerjaan pembaca, akan lebih baik kita membahas akar persoalan: sebab-sebab terjadinya pemekerjaan takpenuh, yang sebenarnya, bukan sepenuhnya salah kita.

Penyebab Pemekerjaan Takpenuh

Banyak penelitian yang telah membahas sebab-sebab terjadinya pengangguran, di antaranya karena banyaknya jumlah anak muda di suatu negara, urbanisasi yang dilakukan penduduk desa ke kota yang menyebabkan lapangan pekerjaan perkotaan semakin sempit, dan sebagainya. Tapi, hanya sedikit yang membahas penyebab pemekerjaan takpenuh.

Penelitian yang saya peroleh berasal dari karya ilmiah yang ditulis mengambil sampel Afrika Selatan, namun bukan berarti tidak layak dijadikan referensi. Dari segi ekonomi, Afrika Selatan sangat mirip dengan Indonesia, sama-sama berada di tengah-tengah spektrum antara “negara berkembang” dan “negara maju.” Dikatakan negara maju karena kemajuan infrastrukturnya, sekaligus dikatakan negara berkembang karena gawatnya persoalan sosial dan ekonomi yang dialami warga negaranya, salah satunya persoalan pemekerjaan takpenuh.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Beukes, dkk., pemekerjaan takpenuh dipengaruhi oleh beberapa faktor: (Beukes, Fransman, Murozvi, & Yu, 2016)

1. Peralihan dari padat-karya ke padat-modal
Per tahun 2010, negara berkembang mulai beralih dari penggunaan tenaga manusia menuju penggunaan tenaga mesin. Peralihan ke teknologi disinyalir sebagai upaya perusahaan dalam menghindari pemberian kompensasi kepada pegawai. Akibat penggunaan teknologi ini, biaya yang tadinya dikeluarkan untuk kompensasi dikonversikan menjadi modal, dan modal perusahaan tersebut menjadi lebih tidak fleksibel. Artinya, jika pekerja menuntut kenaikan upah, dana yang ada tidak langsung tersedia, sehingga mengakibatkan pekerja, mau tidak mau, harus menerima diupah rendah.

2. Ketidakmampuan sektor formal dalam menciptakan pekerjaan layak
Dalam sebuah laporan yang dipresentasikan pada Pertemuan G20 Tingkat Menteri, telah diungkapkan bahwa pemekerjaan takpenuh ditandai dengan pekerja yang berada di sektor informal, berupah rendah, dan berproduktivitas rendah. Kegiatan informal biasanya dicirikan sebagai sektor pertanian, pekerjaan tanpa gaji, dan pekerjaan paruh-waktu. Kondisi ini terjadi karena sektor formal tidak mampu menciptakan pekerjaan layak, sehingga angkatan kerja cenderung beralih ke sektor informal untuk mencari uang.

3. Kualifikasi berlebihan (over-qualification)
Dalam karya ilmiahnya, Beukes, dkk. menemukan adanya ketidakcocokan antara kualifikasi dengan pekerjaan. Kualifikasi berlebihan bisa berupa terlalu banyaknya kualifikasi yang dicantumkan dalam iklan lowongan kerja, padahal sesungguhnya kualifikasi itu tidak relevan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Di sisi lain, bentuk kualifikasi berlebihan bisa berupa pengalaman kerja yang terlalu lama, yang membuat lulusan baru (fresh graduate) tersingkir dalam proses seleksi, padahal ia memiliki keterampilan yang sama dengan orang yang berpengalaman.

Saya pikir, persoalan ini tidak hanya terjadi di Afrika Selatan, tapi juga di Indonesia. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, saya iseng melihat iklan lowongan pekerjaan untuk lulusan Desain Komunikasi Visual (DKV). Menurut iklan tersebut, kualifikasi yang dibutuhkan adalah orang yang mampu mengoperasikan banyak program desain seperti 3D Max, Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator, Mac, dan FreeHand. Saya menunjukan iklan lowongan tersebut ke kerabat saya yang lulusan DKV. Responnya: “Itu perusahaan mau nyari desainer apa kolektor software?

Kembali ke soal pemekerjaan takpenuh. Saya kira, kualifikasi berlebihan ini sesungguhnya taktik dari perusahaan untuk membuat seorang tenaga kerja merasa dirinya “tidak seberharga yang ia kira,” sehingga membuat dirinya merasa pantas dikategorikan ke dalam kelompok pekerja berketerampilan rendah, dan oleh karenanya, diupahi rendah. Padahal sesungguhnya tidak demikian.

4. Angkatan kerja terlalu berpendidikan (over-educated)
Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, kunci utama pemekerjaan takpenuh adalah keterpaksaan. Terkait penyebab over-education, saya akan melihat aspek keterpaksaan ini, di mana orang dengan gelar sarjana dipaksa melakukan pekerjaan yang mana keterampilan yang dibutuhkan lebih rendah daripada ilmu yang ia dapat selama kuliah. Pekerja jenis ini biasanya merupakan pelarian dari lapangan kerja yang menetapkan kualifikasi berlebihan, karena misalnya, ia gugur dalam prasyarat “harus memiliki pengalaman kerja di bidang sama selama x tahun.”

Tentu saja, penelitian Afrika Selatan tersebut tidak bermaksud mengkambinghitamkan pendidikan. Mengenyam pendidikan adalah hal bagus. Hanya saja, idealnya, semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi grade-nya di perkantoran, tapi sistem korporasi yang ada tidak menunjukan itu.

Saran untuk Politisi

Berkali-kali dalam berbagai kampanye, baik itu kampanye calon gubernur atau bahkan kampanye calon Presiden, saya sering mendengar janji bahwa kandidat yang bersangkutan akan membuka lapangan pekerjaan demi menurunkan angka pengangguran. Saya tidak bilang itu hal yang jelek, saya hanya ingin bilang bahwa itu belum selesai.

Lapangan pekerjaan yang diciptakan haruslah berkualitas. Jika sekadar membuka lapangan pekerjaan untuk pekerja takpenuh, perusahaan yang mau bangkrut pun juga bisa melakukannya, karena ini soal siapa yang mampu menggaji dengan murah atau tidak rutin. Yang lebih penting lagi, harus ada pengakuan terhadap eksistensi pekerja takpenuh ini sebagai persoalan kemiskinan. Mereka harus masuk ke dalam perhitungan statistik, demi menciptakan angkatan kerja yang sejahtera dengan karir masa depan yang jelas.

Referensi:
Beukes, R., Fransman, T., Murozvi, S., & Yu, D. (2016). Underemployment in South Africa. ERSA.
Indonesia Investments. (2016, May 5). Unemployment Rate Indonesia Falls to 5.5% of Labor Force. Retrieved May 8, 2017, from Indonesia Investments: https://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/unemployment-rate-indonesia-falls-to-5.5-of-labor-force/item6788?
Meriam-Webster. (n.d.). underemployment. Retrieved May 8, 2017, from Meriam-Webster: https://www.merriam-webster.com/dictionary/underemployment
Supraba, N. (n.d.). Reasons (Not) to Take Low Paying Job. Retrieved May 8, 2017, from BLOG - NIKEN SUPRABA: http://www.nikensupraba.com/2017/03/reasons-not-to-take-low-paying-job.html

Bernegosiasi untuk Belanja

Penjualan Gandum (sumber gambar: Columbia University)
Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari produksi, distribusi, dan konsumsi barang/jasa, sementara politik adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan suatu negara atau wilayah, outputnya disebut kebijakan, yang berdampak pada semua orang, baik itu diinginkannya atau tidak.

Dahulu kala, ekonomi dan politik dipisahkan. Pihak yang paling kencang dalam memisahkan kedua elemen tersebut berasal dari kubu kapitalis. Ada yang bilang, ini dikarenakan stratifikasi sosial yang diwarisi oleh negara monarki yang memberikan gelar khusus kepada pedagang---keduanya membagi kontrol kuasa, di mana pedagang memegang kendali aktivitas perekonomian, sementara kerajaan memegang kendali aktivitas politik.

Penyatuan antara ekonomi dan politik baru terjadi ketika pemikiran Karl Marx lahir, dan berhasil membawa pengaruh di hampir seantero Eropa. Wujud aksi dari pemikiran Marx adalah gerakan-gerakan buruh yang senantiasa bergesekan dengan kaum borjuis dalam perjuangannya untuk diakui sebagai pihak yang juga berhak atas penguasaan modal.

Hingga hari ini, penyatuan ekonomi dan politik bukan lagi hal asing. Banyak universitas-universitas terkemuka di negara maju yang membuka departemen yang sekaligus melakukan studi akan dua disiplin keilmuan tersebut, meskipun secara ideologis negara itu mungkin saja menolak keras komunisme.

Di sisi lain, masih terdapat kalangan yang memisahkan keduanya, meskipun ia bukan bagian dari keluarga besar kapitalis---tidak punya perusahaan, tapi juga tidak miskin. Kalangan ini menganggap politik dan ekonomi sebagai hal yang terpisah. Mereka dapat membicarakan politik tanpa melibatkan unsur-unsur ekonomi yang sebenarnya relevan, atau bicara ekonomi tanpa melibatkan unsur-unsur politik yang membuatnya dapat terwujud. Lebih lanjut, penyatuan politik dan ekonomi bisa jadi fatal jika politik itu telah melebur dalam tubuh agama, dan mengait-ngaitkan agama dengan ekonomi bisa jadi tabu bagi banyak orang.

Tapi, sudah banyak praktik yang menunjukan bagaimana politik dan ekonomi sesungguhnya bahu-membahu. Tentunya, penyatuan ini terjadi bukan karena teori yang harus mengikuti praktik, melainkan karena dari segi konsep sebenarnya dapat ditarik benang merah. Ia dapat mengejewantah dalam bentuk kontestasi antara keadilan dan efisiensi, pilihan kolektif dalam kesejahteraan sosial, pengajuan kebijakan ekonomi yang mempertimbangkan struktur politik, dan analog-analog politik.

Keadilan vs. Efisiensi

Output politik disebut kebijakan, yang berdampak pada semua orang, baik diinginkannya atau tidak. Pada umumnya, kebijakan tidak hanya sebatas perumusan prioritas anggaran, namun juga dimaknai sebagai sistem hukum dan upaya-upaya regulatif. Hukum mengukuhkan segala kerja sama yang lahir melalui aktivitas politik. Mengingat fungsinya dalam mengukuhkan, artinya produk hukum adalah keputusan-keputusan.

Dalam ekonomi, keputusan pun tidak kalah penting, khususnya di ranah ekonomi mikro. Contoh sederhana, menyoal penawaran dan permintaan, begitu kentalnya upaya ekonomi dalam menganalisis perilaku manusia untuk kemudian dijadikan dasar memprediksi peristiwa di masa yang akan datang. Di pasar terbuka, harga ditentukan ketika seorang penjual bersedia melepas barangnya dengan harga tertentu dan pembeli bersedia membayar sejumlah biaya untuk membawa pulang barang itu. Konsumen harus berkompetisi dengan konsumen lainnya, dan produsen harus berkompetisi dengan produsen lainnya demi mendapatkan hati konsumen. Dengan keputusan-keputusan yang mempola, ekonomi dapat memprediksi kenapa, kapan, dan bagaimana suatu jenis barang menjadi langka.

Keputusan di bidang ekonomi adalah pilihan rasional. Pilihan rasional didefinisikan sebagai proses menentukan opsi yang tersedia dan kemudian memilih yang paling disukai berdasarkan patokan tertentu. Lebih seringnya, patokan itu berupa manfaat yang diperoleh. Seseorang akan cenderung menghindari pilihan yang lebih banyak menimbulkan kerugian, dan akan mendekati pilihan yang lebih banyak memberikan keuntungan.

*) Bersambung


Posting berkaitan:
Politik

Reasons (Not) to Take Low Paying Job

Pic source : Personnel Today

During my first job experience, I was unable to make a saving and cover basic needs of 2 (two) grown-ups.

I just turned 24 years old during my first job experience and received Rp. 2.5 millions (equals to $ 188) amount of wage plus Rp. 800 thousands (equals to $ 60) amount of meal benefits per month. With a wage below Jakarta’s Minimum Wage (JMW), there was only one solution crossed my mind in the moment: skimping. I got used to wake up early so that I could eat breakfast at home. I went to work riding taxi-bike and using electronic paying method so that I could gain half-price discount (a trip from home to office using public transportation required 2 (two) transits. Therefore, considering time and cost, online taxi-bike was more efficient). I didn’t buy lunch at office, I brought lunch-box instead (of course the food was always cold every time I ate it). I kept myself healthy by consuming cheap Vitamin C to deduct medical expense. I didn’t eat fancy food at the restaurant except if someone else paying for it.

During such tough situations, I certainly wanted to entertain myself by hearing someone telling me the exact pathetic story. Unfortunately, I always heard pleasant stories about work from my circles. My sister works for subsidiary of Japanese company and earns fantastic benefits. My boyfriend’s job is my dream job. My cousins took trip or attended student exchange program abroad. I have a new friend who was unemployed, but every time she receives a project, she is paid tens of millions rupiahs. Situation got worse when I figured out that evidently my wage was the lowest at the company, compared to another employee posted to lower position than mine (he receives higher wage since he has been working there for years).

At first I tried to be patient because my status was an employee on probation. I tried to think positively that “probation” was similar to “internship” status, and it was too early to demand rights as protected under Employment Law. However, things didn’t change until the probation term was over: the raise was still below JMW. I already addressed my objection and intention to be paid as much as JMW, but my superior felt very strongly about her decision.

It could be concluded that it was the darkest hour of my life. I wasn’t only bankrupt and poor, but also filling my day with hostility, added with malice against people who were luckier than I was, unhealthy emotions which were harmful since they slowly consumed my heart, until there were only cynicism and negative thoughts left. Or mortal arrogance.

I tried to expel those poisons from my heart and mind by stopping to blame other people and finding my own mistakes. It would have been easier to realize that perhaps everything was the consequence of action and decision I made, and like my activist friend once said in the past, “A mindful choice will never be painful.”

So, did such misfortune happen because I was too lame to get a better job? The answer is “No.” The job wasn’t only my first job experience, but also my first job interview. During that time, I didn’t have a clue about informative website on State-Owned Enterprise’s Job Vacancy, and as a result, I applied through website which only provides job vacancy at private companies, and this company offered an interview.

Was I too stupid to get promoted with better salary? The answer is also “No,” and I need to underline, it is not because I consider myself smart person. The problem is, the place where I was working to doesn’t provide further career path. It doesn’t really matter whether I have been working there for 3 (three) years, 5 (five) years, or 10 (ten) years, I will still be posted at the exact same position, as long as my superior doesn’t file resignation letter or apply for pension. Moreover, as referred to story about a colleague with lower position above, a raise will be only calculated based on working period.

Was it because I am lazy? The answer is still “No.” I started this job with genuine heart. I even planned to give up my aspiration and prepare to become an Advocate. I didn’t refuse any order to conduct unimportant tasks such as scanning documents, creating envelope label, promoting the company through emails or flyer-spreading. Many books I have read, many times I was appointed as speaker of discussion in the past. I spent quarter of my lifetime as conceptual and strategic thinker, then I was forced to conduct tasks which didn’t require brain capacity. I didn’t refuse. Until I found out that I was treated unfairly, I decided to say “enough.” I didn’t get appreciation, therefore I became lazy. Not that “I was lazy, therefore I didn’t get appreciation.”

In short, I didn’t find where my fault laid until I have to face such circumstance. By that time, my effort was still ongoing. I read an article regarding reasons to take low paying job which only led to endless contestations.

1. Better job title?
I worked as a Personal Assistant. From my point of view it wasn’t outstanding title, by reason of Personal Assistant’s job description is in administrative realm. In order to conduct administrative tasks, someone with Vocational Degree can do it pretty well.

2. Lower Taxes?
I didn’t enjoy the “advantage” of lower taxes since I applied resignation before I create Tax ID Number. Even if I had to pay taxes, I wouldn’t mind. I believe that the calculation of Indonesian taxes is fair in measuring the liability of each individual. For me, the “lower taxes” reason has nothing to do with decision to take low paying job.

3. Cost of Living?
This reason is as irrelevant as reason number 2. One important thing is, my wage was not only low but also below the JMW. The calculation of JMW is in accordance with Jakarta’s living standard and *correct me if I'm wrong*, the calculation measures the burden of fresh graduate and/or single employee, meaning there is no corporate obligation to provide health insurances for children and wife. Moreover, I didn’t only cover my basic need but also my mother’s. The amount of wage wasn’t adequately paying the cost of living of 2 (two) people.

4. Telecommuting?
According to the article, telecommuting is a job where you can work from home. The reason was unsuitable for me seeing that at that time, I had to work and be present at the office. In order to reach the office, I had to pay for transportation cost, as well as to get home.

5. Better benefit?
Maybe there are companies which pay employees the least to allocate it for best employee’s scholarship or required training of job promotion. But such system doesn’t exist at my company. If I wanted to attend Special Training for Future Advocates, I had to pay it myself. When I take bar exam, again, I have to pay it myself. If I wanted to take Master School? I still had to pay it myself.

Then, what type of benefit my company provides? Health insurance? LOL. One of my colleague who was permanent employee, recently hospitalized due to typhoid. She had to pay Rp. 5 millions (equals to $ 376) in addition. It turned out the company was unable to cover the entire medical expense.

Based on above-mentioned considerations, I decided to file a resignation. I ran out of reason to support an argument that that job was worth to keep. Maybe there are people thinking that I am being obnoxious, spoiled, job-hopping millennial. But it is just the surface of what really happens beneath the obnoxious attitude. People only see what I do, but forget the reason.

I don’t know exactly what will happen next, will I get poorer for not having any income after giving up a job, or will I get hired at a company which understands the concept of give-and-take between employer and employee and commits to implement it. Despite of everything, there is one valuable lesson I learned from giving up such job: a dignity. The strength to fight for my rights when it was violated by someone else. The courage to say “No” to modern slavery. Such lesson is more valuable than a wage below JMW.

*) This post is based on personal thought and experience. I am sorry for the inconvenience it may cause

**) This post is also available in bahasa Indonesia. Visit this link

Postingan berkaitan:
Pemekerjaan Takpenuh

Libertarianisme dan Moralitas

Government without the State (Sumber gambar: The Great Fiction)


Tulisan ini adalah kelanjutan dari artikel “Revolusi Industri: Pe-eRBesar yang ditinggalkan untuk Libertarianisme

Libertarianisme berakar dari liberty, atau yang biasa dikenal sebagai “kebebasan.”

Pada pukul 06.00 WIB, seorang Ibu masuk ke kamar anaknya yang masih tertidur pulas. Wanita tersebut membangunkan anaknya agar bergegas sarapan, mandi, dan berangkat ke sekolah karena bel masuk akan berbunyi 30 menit lagi. Sang anak, yang masih mengantuk karena baru tidur pukul 23.00 WIB, merasa kesal. Ia ingin tidur saja dan tidak masuk sekolah pada hari itu. Sambil bersungut-sungut, ia berkata pada Ibunya, “Aku makhluk bebas, aku berhak melakukan apapun yang aku inginkan!”

Di suatu kantor, seorang staff berusia awal 20-an ditegur oleh atasannya. Atasannya mengeluh kenapa dalam satu bulan, staff tersebut tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari, padahal statusnya masih sebagai pegawai di masa percobaan. Bahkan di antara 3 (tiga) hari absensi tersebut, terdapat 1 (satu) hari di mana staff tersebut tidak masuk tanpa izin (bolos). Dia kesal dengan keluhan atasannya dan berkata, “Saya makhluk bebas, saya berhak melakukan apapun yang saya inginkan!” kemudian mengajukan surat pengunduran diri pada hari itu juga.

Di sebuah pemukiman, ada seorang pria yang tinggal dengan teman sesama jenisnya. Pada mulanya warga mengira mereka adalah sahabat karib atau saudara jauh yang berbagi tempat tinggal untuk menghemat biaya hidup. Akan tetapi, suatu hari terdapat aduan warga yang mencurigai bahwa keduanya adalah pasangan homoseksual. Jadi warga beramai-ramai menggerebek kediaman pria tersebut dan apa yang selama ini dicurigai oleh warga nyata terbukti. Meskipun demikian, pria tersebut tidak merasa bersalah. Baginya, dia adalah makhluk bebas dan berhak melakukan apapun yang dia inginkan.

Dari 3 (tiga) cerita di atas, dapat dipahami bagaimana pandangan subyektif mengenai makna dari kebebasan. Kebebasan ditafsirkan sebagai kondisi di mana manusia tidak menghadapi kendala eksternal yang dipaksakan oleh orang lain yang menghambatnya melakukan apa yang diinginkan. Kekuatan eksternal yang bersifat memaksa, dipandang sebagai kekuatan besar yang berniat menandingi dan memusnahkan kekuatan internal, dan oleh karena itu harus ditolak, sebab menciderai konsep kesetaraan antara individu satu dan individu lainnya.

Pertanyaan yang muncul kemudian: apakah keadaannya memang harus seperti itu; antara kekuatan eksternal yang menguasai individu lain seutuhnya atau kekuatan internal yang menguasai dirinya seutuhnya? Tidak bisakah 2 (dua) kekuatan tersebut “berbagi,” untuk mencapai jalan tengah?

Jawabannya adalah: tidak bisa. Diri manusia, secara literal maupun secara makna, tidak dapat dibagi-bagi. Membagi diri berarti memungkinkan diri berada di ruang berbeda di waktu yang sama; ruang yang sama di waktu yang berbeda; atau ruang yang berbeda di waktu yang berbeda pula. Secara nalar, hal ini sangat mustahil. Oleh karena itu, pilihan yang tersisa adalah: (a) membiarkan orang lain memiliki diri yang lainnya; (b) tidak ada seorangpun yang memiliki diri yang lainnya; atau (c) seseorang memiliki dirinya sendiri.

Pilihan (a), tentu mengingatkan dengan masa perbudakan di mana pergerakan, kecakapan mengambil keputusan, martabat, serta kelangsungan hidup seseorang dikendalikan oleh tuannya. Perbudakan tidak memenuhi standard moral.

Pilihan (b), sebenarnya tidak melanggar standard moral apapun, akan tetapi dengan ketentuan ini, kondisi akan sangat canggung bagi orang-orang. Ibarat terdapat makanan enak di meja makan, jaraknya sangat dekat, namun tidak seorangpun boleh menyentuhnya apalagi memakannya.

Oleh karena itu, pilihan terbaik adalah seseorang yang memiliki dirinya sendiri, yang berdaulat atas dirinya sendiri. Dengan kata lain, tiap individu adalah tuan dan pemilik kehidupannya sendiri dan tidak seorangpun yang berhak menguasai kehidupan orang lainnya.

Kemudian muncul pertanyaan selanjutnya: “Jika (a) bukan merupakan pilihan terbaik dengan alasan ketidakmampuannya untuk memenuhi standard moral, lalu bagaimana dengan contoh kasus pria homosekskual yang digerebek itu? Bagaimana dengan anak kecil yang melawan Ibunya karena tidak mau berangkat sekolah? Bukankah keduanya merupakan bentuk tindakan immoral: yang pertama, bertentangan dengan kesusilaan; yang kedua, bertentangan dengan kewajiban seorang anak untuk menghormati orang tua?”

Pertama-tama, hal yang harus dipahami dalam konsep kebebasan adalah kebebasan bukan berarti menolak moralitas. Kebebasan menolak moralitas yang ditegakan melalui hukum. Jika kebebasan menolak moralitas, tentu saja sedari awal kemunculan gagasan mengenai kebebasan, ia akan berupaya menghapuskan agama dari wajah dunia. Namun kenyataannya, pihak-pihak yang mengusung toleransi beragama rata-rata berasal dari pihak yang menjunjung tinggi nilai kebebasan tersebut.

Bagi para pengusung gagasan kebebasan, moralitas tetap bisa tegak tanpa perlu kehadiran unsur pemaksa seperti hukum. Argumennya berdasar dari fakta bahwa pendapat pencari kebenaran yang cerdas, tulus, dan jujur dapat dijadikan panduan untuk menentukan apa yang benar. Dan siapapun bisa menentukan apa yang benar bagi dirinya, selama ia berkomitmen tinggi pada pencarian kebenaran.

Memang terdapat kemungkinan bagaimana motivasi pencarian kebenaran tersebut dapat terganggu ketika akal manusia ditundukan oleh nafsu atau ketidakmampuannya dalam mengontrol gairah, akan tetapi bagi Charles Taylor, misalnya, konsepsi kebebasan tidak perlu mengandaikan keraguan itu, karena keraguan itu bersifat metafisik atau psikologis, dengan kata lain, bersifat subyektif. Intervensi nafsu terhadap penilaian benar dan salah akal, merupakan potret ekstrim dari kebebasan : yang pertama kebebasan nafsu, yang kedua kebebasan akal. Meskipun demikian, kehadiran nafsu bukan berarti menghilangkan kehadiran akal sepenuhnya.

Libertarianisme bukan ideologi sempurna. Setelah libertarianisme, kerakusan akan tetap ada, kedengkian karena orang lain mendapatkan lebih akan tetap ada, dan pembunuhan dilatarbelakangi amarah yang meletup-letup akan tetap ada. Libertarianisme tidak berniat meniadakan nafsu, dan memang tidak seharusnya meniadakannya. Akan tetapi, dibandingkan dengan ideologi-ideologi lain yang menjanjikan surga bagi semua, libertarianisme menjanjikan kebebasan bagi diri individu, di mana keputusan-keputusan dalam menyelesaikan persoalan akan dibuat oleh orang yang benar-benar merasakan langsung persoalan itu: dirinya sendiri. Orang tidak perlu lagi menggerutu pada persoalan hidupnya, karena sesungguhnya ia punya pilihan untuk keluar dari persoalan tersebut, hanya saja tekadnya yang belum ada. Orang tidak perlu lagi menyesal di masa depan, karena masa depan tersebut adalah buah dari serangkaian keputusan yang ia buat di masa muda hingga dewasa. Dari hal kecil saja, seperti kedamaian batin di tiap-tiap individu, satu persatu persoalan besar di dunia ini perlahan akan selesai. 


Posting berkaitan:
Revolusi Industri: Pe-eR Besar yang ditinggalkan untuk Libertarianisme 
Perkembangan Terakhir Masyarakat Libertarian 
Neoliberalisme, Pasar, dan Residu Pemikiran 1980-an

Kesetaraan Gender Membuka Pilihan


Sumber gambar : Pinterest



Ahli hukum Islam mengklaim, dan seluruh Muslim di dunia percaya, bahwa keadilan dan kesetaraan merupakan nilai-nilai hakiki dan prinsip-prinsip utama dalam Islam dan syariah. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memandang keadilan sebagai keutamaan. Tuhan berfirman dalam Al-Quran:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan […]” (QS 16 : 90)

Dan dalam ayat lainnya:
“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah […]” (QS 5 : 8)

Tidak seorang pun membantah bahwa keadilan dan kesetaraan berada dalam satu koridor yang sama, terutama sejak Aristoteles menetapkan keadilan sebagai bentuk kesetaraan proporsional. Jika keadilan dimaknai sebagai kesetaraan proporsional, bersikap adil berarti tidak mengklaim keunggulan kedudukan seseorang atau suatu bangsa atas lainnya. Begitu pula halnya dengan harta dan gender.

Tuhan memerintahkan umat-Nya supaya berlaku adil, akan tetapi banyak yang mengeluhkan bahwa keadilan dan kesetaraan masih belum tercermin dalam undang-undang yang mengatur mengenai hubungan gender dan hak-hak perempuan dan laki-laki, dan undang-undang tersebut justru merupakan produk dari negara-negara yang mengklaim berlandaskan syariah.

Manal Al-Sharif, seorang perempuan asal Arab Saudi yang memposting video dirinya sedang mengemudi di Khubar, Arab Saudi, justru dipenjara dengan dasar mengendarai mobil tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM). Secara sepintas, mungkin tindakan pihak berwenang Arab Saudi dapat dibenarkan. Akan tetapi jika ditelisik lebih dalam, persoalannya bukanlah mengenai pihak berwenang yang menangkap seseorang mengemudi tanpa SIM, melainkan kondisi di Arab Saudi di mana tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengijinkan perempuan untuk mengemudi. Tidak seperti di negara-negara lain di mana seseorang tidak memiliki SIM karena belum lolos tes mengemudi, Manal tidak memiliki SIM karena satu alasan yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan mengemudi: karena ia seorang perempuan.

Kasus serupa juga menimpa Souad Al-Shammary. Souad adalah seorang janda dengan gelar di bidang kajian Islam di Universitas Ha’il sekaligus feminis liberal. Souad dipenjara karena memposting foto beberapa pria berjenggot: Yahudi ortodoks, hipster, komunis, khalifah Ottoman, syech, dan seorang Muslim. Dalam kicauannya, ia berpendapat bahwa jenggot bukan indikator seseorang itu suci ataupun Muslim. Souad memperoleh hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan tuduhan menghasut publik.

Tekanan pemerintah tidak membuat Souad gentar. Dia tetap menjalankan misinya: menuntut penghapusan aturan perwalian laki-laki atas perempuan. Tidak sedikit yang justru pada akhirnya membenci Souad karena gagasan revolusionernya. Pandangan radikal Feminisme dianggap ancaman serius bagi budaya Islam konservatif di Arab Saudi.

Di luar dunia Arab, kajian gender di dalam ruang-ruang akademik sedang berkembang, khususnya di wilayah kemanusiaan dan ilmu-ilmu sosial. Kajian gender membahas mengenai gender dan seksualitas dari sudut pandang feminis, dan berawal dari tahun 1960-1970an saat gerakan-gerakan mahasiswa, hak-hak sipil, dan perempuan mulai bermunculan.

Meskipun kajian ini memiliki fokus utama pada gender dan sekskualitas, akan tetapi cukup mempengaruhi diskursus terkait penafsiran terhadap paradigma sosial, ekonomi, dan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki, baik dalam masyarakat modern ataupun pra-modern.


Sejarah di Balik Gerakan Kesetaraan Gender

Gender berakar dari bahasa Latin genus yang berarti “ras, keturunan, keluarga; jenis, pangkat, bangsa; spesies.” Pada awal kemunculan istilahnya dalam peradaban barat, dalam bahasa Inggris gender adalah representasi dari “seksualitas manusia.” Pada tahun 1963, feminis merujuk gender sebagai atribusi sosial sebagaimana kualitas biologis, definisi yang kita kenal hingga hari ini.

Feminisme memiliki sejarah panjang nan kelam. Tahun 1963 memang merupakan tahun kebangkitan gerakan perempuan, akan tetapi gerakan itu didorong oleh kemunculan beberapa berita duka dari ikon-ikon perempuan di media. Pada tahun itu, Betty Friedan menulis buku The Feminine Mystique, yang menceritakan bagaimana perempuan di era tersebut terjerumus ke dalam penyalahgunaan obat tidur dan alkohol. Satu tahun sebelumnya, ikon keperempuanan bernama Marilyn Monroe meninggal akibat overdosis. Kemudian Sylvia Path bunuh diri di London pada tahun 1963. Gloria Steinem, seorang jurnalis perempuan, menceritakan kisahnya saat mengikuti seleksi sebagai kelinci majalah Playboy di mana dirinya benar-benar diperlakukan layaknya seekor kelinci.

Tidak ada yang tahu persis motif bunuh diri Path dan (mungkin) Monroe, akan tetapi jika membaca kisah Friedan dan Steinem, besar potensi Path dan Monroe bunuh diri karena merasa frustrasi sebagai perempuan di kala itu, di saat seharusnya mereka berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan merdeka.

Kehidupan pra-1963 tidak mengakomodir itu sama sekali. Pemisahan tegas antara dunia perempuan dan dunia laki-laki masih kental, antara “privat” dan “publik,” di mana ranah privat dikonstruksikan sebagai dunia feminin sementara ranah publik dikonstruksikan sebagai dunia maskulin. Artinya, kehidupan perempuan dibatasi dengan urusan makanan, rumah, hobi, budaya, dan pakaian (Tabel 1).

Tabel 1 : Kewajiban perempuan dalam ruang privat
Ruang Privat Stereotipe Mengenai Kewajiban Perempuan
Makanan Perempuan bertugas memasak di dapur
Rumah Perempuan bertugas memastikan rumah dalam keadaan bersih dan bebas debu
Hobi Di luar kewajiban mengelola rumah tungga, perempuan dapat melakukan aktivitas lain yang disebut sebagai hobi. Akan tetapi hobinya tidak akan memberikan kontribusi apapun bagi kehidupan bermasyarakat, hanya sebatas hiburan bagi dirinya sendiri
Budaya Perempuan bertugas mengajarkan adat-istiadat kepada anak
Pakaian Perempuan diwajibkan mengenakan pakaian yang indah supaya selalu tampak cantik


Akibat tidak tersentuhnya ranah publik oleh “tangan-tangan” perempuan, sulit bagi perempuan untuk berperan aktif membentuk identitas politiknya. Identitas politik hanya bisa dibentuk secara berkelompok, dan mustahil bagi perempuan untuk berpartisipasi di dalam proses pembentukannya karena terasing di dalam corak pernikahan yang mengekang. Sebaliknya, dalam upayanya memperoleh identitas politik, perempuan harus berperilaku sebagaimana diharapkan masyarakat demi mendapat pengakuan sebagai bagian dari suatu identitas politik, bahkan jika masyarakat tersebut tidak menjunjung tinggi hak-hak perempuan.


Gender sebagai Arena Perjuangan Liberal dan Konservatif

Perjuangan perempuan dalam memperoleh kemerdakaan atas jiwa dan tubuhnya mulai membuahkan hasil ketika satu-persatu perempuan mengenyam bangku pendidikan, bahkan hingga strata tertinggi. Pendidikan membuka pikiran perempuan bahwa ada dunia yang jauh lebih luas daripada rumah, tempat ia dipaksa beraktivitas dan menua. Pada kisaran tahun 1993-1996, perempuan sangat aktif terlibat dalam ruang-ruang publik, baik itu sebagai aktivis maupun sebagai politisi.

Fenomena serupa tidak terkecuali terjadi pula di negara-negara Timur Tengah.

Meskipun perempuan Muslim di Arab Saudi dikekang oleh peraturan-peraturan yang merenggut kebebasannya, harus diakui bahwa kaum terpelajar Muslim serta organisasi bawah tanah perempuan memiliki pandangan yang liberal terkait gender. Di India, kelompok ini beradu kekuatan dengan masyarakat Muslim konservatif sebagaimana peristiwa kerusuhan Gujarat tahun 2002.

Hingga hari ini perempuan masih berjuang. Hanya saja mereka tidak lagi sendirian. Kelompok liberal (sekalipun terdapat beberapa anggota laki-laki) menyadari bahwa isu gender dapat digunakan sebagai kendaraan untuk mengganti identitas politik yang lama dengan versi lebih baru. Tidak ada kisruh yang lebih alot antara liberal dan konservatif, selain daripada diakibatkan oleh isu-isu gender, yang menjadikan gender sebagai arena perjuangan antara 2 (dua) kubu yang membawa identitas politik berseberangan.

Reformasi di bidang gender dapat mengubah kondisi masyarakat secara keseluruhan. Bayangkan dunia di mana perempuan tidak dikekang di dalam rumah atau dihalang-halangi untuk berkarir. Sementara laki-laki lebih dapat mengungkapkan perasaannya, menunjukan sisi emosionalnya, dan lebih dekat ke anak-anaknya. Dengan perubahan semacam ini, manusia tidak lagi hidup dalam lingkungan sosial yang mengekang. Manusia memiliki lebih banyak pilihan, termasuk mengerjakan peran-peran sosial yang semula dilekatkan pada jenis kelamin perempuan atau laki-laki.


Postingan berkaitan :