Upaya Asimilasi Terselubung dalam Penolakan TKA - NikenSupraba.com - Kumpulan Artikel Niken Supraba

NikenSupraba.com

media sosial

Upaya Asimilasi Terselubung dalam Penolakan TKA

Ditulis tanggal 28 Oktober 2017

Pin ThisEmail This
migrant-worker-beijing
Tenaga Kerja Asing di Stadion Olimpiade Beijing (Sumber gambar: Dominic Luedin)

Indonesia disebut-sebut sedang kebanjiran TKA (Tenaga Kerja Asing). Arus TKA yang terbilang deras ini pada akhirnya menimbulkan reaksi dari masyarakat. Berbagai elemen kelompok, mulai dari Organisasi Massa bernuansa keagamaan sampai dengan elemen buruh kompak mendemo kantor-kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, begitu juga Kantor Imigrasi.

Salah satu demonstrasi yang paling monumental ialah demonstrasi yang dilakukan masyarakat Sukabumi. Aksi protes tersebut diberitakan sejumlah media massa kawakan, baik online maupun cetak. Tersebut salah satu demonstran, ia membawa atribut poster penolakan kehadiran TKA.

Persoalannya, apakah substansi protes yang diajukan dapat diterima? Belum tentu.

Pelarangan TKA secara sepenuhnya bisa jadi merugikan perekonomian Indonesia. Penggunaan TKA oleh suatu perusahaan sesungguhnya diperbolehkan oleh UU (Undang-Undang) Ketenagakerjaan, lengkap dengan aturan turunannya seperti Perpres (Peraturan Presiden) No. 72 Tahun 2014 dan Permen (Peraturan Menteri) No. 16 Tahun 2015.

Dalam aturan-aturan yang telah disebutkan di atas, ditegaskan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu, orang asing memiliki “jatah” untuk mengais rezeki di bumi Indonesia. 

Terdapat 4 (empat) kategori pekerjaan yang dapat diberikan kepada TKA, yaitu: (a) Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota pengurus, dan anggota pengawas; (b) Pekerjaan bersifat darurat dan mendesak; (c) Pekerjaan bersifat sementara; dan (d) Usaha jasa impresariat. 

Untuk poin (a), saya rasa sudah cukup jelas dan tidak perlu dipaparkan. Adapun terkait poin (b), definisi “darurat dan mendesak” ialah situasi bencana alam, force majeur, kerusakan mesin atau alat produksi. 

Sementara itu terkait poin (c), yakni pekerjaan yang bersifat sementara, maksudnya ialah pekerjaan yang meliputi bimbingan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri, pembuatan film komersial, memberikan ceramah, melakukan audit, pemasangan mesin, dan lainnya. Terakhir, mengenai usaha jasa impresariat dalam poin (d), pada umumnya disesaki TKA yang berprofesi sebagai Pemandu Karaoke.

Para demonstran mengatakan, beberapa motivasi yang melandasi dalam mendorong pemerintah melakukan pengetatan arus TKA diantaranya masih tingginya angka pengangguran dan maraknya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). 

Padahal, belum tentu persoalan tingginya angka pengangguran dan PHK memiliki hubungan sebab-akibat yang langsung dengan fenomena arus TKA. Belum tentu juga, seluruh lowongan pekerjaan yang ada boleh diisi oleh TKA. Kembali disebutkan, TKA mengisi posisi direksi, pembimbing, bantuan yang terkait permesinan, dan usaha hiburan.

Mengapa aturan-aturan ketenagakerjaan di atas muncul, dikarenakan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa memang ada jabatan yang belum mampu diisi WNI (Warga Negara Indonesia), khususnya pekerjaan di ranah teknologi, yang mana orang-orang asing lebih berpengalaman di bidang tersebut karena lebih dulu merasakan. 

Karena sudah familiar dengan teknologi, maka menjadi ahli. Itu sebabnya, mereka didatangkan jauh-jauh menyeberang laut untuk mewarisi ilmu yang dimiliki melalui beragam bentuk program bimbingan.

Alasan umum demonstran yang lain dalam menolak TKA, ialah karena selama ini, TKA yang telah dipekerjakan di Indonesia tidak dapat berbahasa Indonesia. Sebelumnya, sempat ada aturan yang mewajibkan TKA untuk dapat berbahasa Indonesia, akan tetapi kemudian peraturan tersebut dihapus dalam rangka menunjukkan citra Indonesia yang ramah terhadap investor (penanam modal).

Dipikir-pikir, sekarang memang bukan saatnya untuk menyesali keputusan pemerintah menghapus kewajiban berbahasa Indonesia bagi TKA. Kita harus ingat, Indonesia telah mengikatkan diri ke dalam MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Ini artinya, secara langsung maupun tidak, Indonesia sepakat untuk menanggung konsekuensi yang mengikutinya, yakni penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa wajib MEA.

Tentunya, konsekuensi itu sudah dipertimbangkan masak-masak. Data tingkat pendidikan WNI bisa ditelusuri, yang pada intinya menunjukkan bahwa WNI memiliki jumlah tenaga kerja lulusan S-1 (Strata-1) yang membludak, jauh lebih baik daripada beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Jadi, sebenarnya kita mampu. Dengan tingkat pendidikan seperti itu, WNI sanggup berbahasa Inggris.

Alih-alih menyayangkan keputusan pemerintah, justru saya sangat menyayangkan substansi protes yang disampaikan demonstran. Apa yang dituntut demonstran, mulai dari pengetatan arus TKA sampai dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sama saja sebuah upaya asimilasi. 

Dengan melakukan pembatasan, pemisahan antara WNI dan WNA (Warga Negara Asing) apalagi mengungkit rasnya, dan memaksakan penggunaan bahasa Indonesia, para demonstran sedang berupaya meluruhkan identitas dan atribut yang melekat pada para TKA. Terlebih terkait penggunaan bahasa, secara tidak langsung mereka melarang WNA menggunakan bahasanya sendiri.

Patut diketahui, diskriminasi yang dilakukan demonstran hanya berlaku bagi TKA. Menurut Perpres No. 72 Tahun 2014, pengertian TKA ialah “WNA pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.” Pelajar dan turis bukan termasuk target para demonstran, karena mereka tidak memiliki maksud untuk bekerja di tanah air kita.

Hal ini membangkitkan kengerian saya apabila mengingat sejarah kelam Indonesia yang pernah mendiskriminasi bangsa lain. Sebelumnya, diskriminasi telah terjadi pada masa Presiden Soeharto. Presiden Kedua Indonesia tersebut menerapkan asimilasi dalam berbagai bentuk.

Kebijakan Presiden Soeharto yang pertama ialah melakukan pembedaan antara pribumi dan non-pribumi. Individu yang di darahnya mengalir etnis Tionghoa diperlakukan seperti orang asing, sekalipun beberapa keturunannya sudah lama tinggal dan menetap di Indonesia.

Sisanya adalah kebijakan-kebijakan yang tidak kalah diskriminatif seperti penutupan surat kabar etnis Tionghoa, pelarangan organisasi sosial-politik etnis Tionghoa, serta kebijakan ganti nama. Semuanya tidak lain adalah upaya pemerintahan Presiden Soeharto supaya etnis Tionghoa “lupa” akan asal-muasalnya.

Tampak jelas, para demonstran tidak mau capek-capek membuka kembali UU Ketenagakerjaan, Perpres, dan Permen yang mengatur penggunaan TKA. Atau boleh jadi, mereka sebenarnya sudah tahu, hanya saja tidak mau tahu. Isu pengangguran dan PHK dipandang cukup mampu menjustifikasi pengabaian terhadap peraturan-peraturan hukum tersebut.

Tuntutan-tuntutan para demonstran bisa dikabulkan, bisa juga tidak. Tapi harus diingat, media sosial sedang dibanjiri kampanye anti-China, entah targetnya orang-orang dari Republik Rakyat Tiongkok atau WNI keturunan etnis Tionghoa. 

Kita juga harus ingat, dalam pidato pelantikan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta silam, Anies Baswedan mengangkat isu penjajahan asing dan menggunakan diksi “pribumi” untuk mendramatisir pidatonya.

Yang jelas, bila tuntutan-tuntutan demonstran dituangkan ke dalam hukum, para TKA bisa diusir dari nusantara. Sebelum itu, perlu dilakukan revisi UU, Perpres, dan Permen terlebih dahulu tentang penggunaan TKA. Saya harap, hal itu tidak perlu terjadi. Jadilah terang tanpa harus membuat orang lain tampak gelap.

Artikel ini juga tersedia dalam bahasa Inggris. Kunjungi link ini.
Back to Top