Fungsi Hibah Bagi Penerimanya - NikenSupraba.com - Kumpulan Artikel Niken Supraba

NikenSupraba.com

media sosial

Fungsi Hibah Bagi Penerimanya

Ditulis tanggal 20 Oktober 2017

Pin ThisEmail This
Rupiah
Sumber gambar: Wikipedia


Indonesia merupakan negara dengan jumlah penganut agama Islam yang sangat besar. Sebagai umat Islam, warga negara Indonesia (WNI) Muslim diperintahkan untuk membayar zakat, yakni sejumlah harta yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya. Disamping zakat, umat Islam juga dianjurkan untuk mengeluarkan dana seperti dana infak/sedekah dan dana amil.

Merujuk pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Indonesia mengalami peningkatan saldo dana. Artinya, tingkat kesadaran WNI untuk beramal tengah mengalami kemajuan. Secara keseluruhan, jumlah saldo dana Baznas pada laporan keuangan tahun 2016 mengalami peningkatan sekitar Rp. 31,7 milyar dibandingkan tahun sebelumnya.

Seluruh komponen dana yang terdiri atas dana zakat, infak/sedekah, dan amil mengalami peningkatan. Kontribusi peningkatan terbesar terjadi di kategori dana zakat, yakni pada kisaran Rp. 30 milyar.

Akan tetapi, di sisi lain, di tingkat pemerintah pusat, terjadi penurunan belanja hibah pada Tahun Anggaran (TA) 2017. Perpres No. 97 Tahun 2016 tentang RAPBN TA 2017 mengatur besaran belanja hibah pada TA 2017 sebesar Rp. 2,2 triliun. Padahal, pada TA 2016, anggaran belanja hibah pemerintah pusat sebesar Rp 4 triliun. Dari segi rasio, terjadi penurunan sebesar 55%.

Rasio penurunan di atas tentunya sangat miris apabila dibandingkan rasio peningkatan saldo dana Baznas yang mencapai 65,1%.

Tidak jelas apa yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengurangi alokasi belanja hibah pada TA 2017. Seorang dosen dari Fakultas Ekonomi Unsyiah bernama Syukriy Abdullah pernah menyatakan, keputusan pemerintah, khususnya lembaga legislatif, di dalam penganggaran memiliki kaitan dengan perilaku oportunistik anggota legislatif.

Dalam penelitian berjudul “Perilaku Oportunistik Legislatif dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya,” Syukriy menyatakan bahwa rekomendasi legislatif atas komposisi belanja tidak sesuai dengan kepentingan publik. Ditegaskan pula bahwa selama proses penganggaran, badan legislatif cenderung mengurangi anggaran yang sifatnya tidak targetable. Mungkin maksudnya, hasil yang tidak terukur dan tidak ‘terlihat.’

Tentunya, perilaku pemangku kepentingan seperti di atas sangat kecil kemungkinannya tercermin dalam prioritisasi belanja hibah, dikarenakan hibah bersifat bantuan yang keluarannya tidak targetable.


Pihak-Pihak yang Menerima Hibah

Berdasarkan peraturan hukum yang ada, telah digariskan bahwa penerima belanja hibah dari pemerintah pusat terdiri atas pemerintah daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan internasional dan pemerintah negara lain. Jadi, selain dapat diberikan kepada organ-organ dalam negeri, belanja hibah juga dapat diberikan kepada organ-organ luar negeri.

Adapun dalam praktiknya, pemberian hibah kepada organ-organ luar negeri dilakukan sebagai wujud ‘reliever’ bagi individu atau kelompok yang terdampak bencana alam atau krisis humanitarian.

Di ranah swasta, amanat untuk meringankan beban korban-korban krisis humanitarian di negara lain dilakukan oleh beberapa yayasan amal. Jumlahnya pun bisa dibilang tidak sedikit.

Contoh saja, Mer-C, dalam laporan donasi bulan September 2016, total donasi yang dihimpun dari 786 donatur mencapai Rp 286 juta. Artinya, rata-rata setiap donatur menyumbang sebesar Rp. 363,9 ribu pada bulan September 2016.

Apabila angka Rp. 363,9 ribu tersebut dibandingkan dengan pendapatan per kapita tahun 2016 yang sebesar Rp. 47,96 juta (pendapatan pertahun) atau Rp. 4 juta perbulan, artinya setiap donatur rata-rata menyisihkan 9,1% pendapatannya untuk bantuan kemanusiaan di luar negeri.

Bandingkan dengan belanja hibah pemerintah pusat. Dengan jumlah pendapatan negara sebesar Rp. 1.750,3 triliun pada tahun 2017, pemerintah hanya menganggarkan belanja hibah sebesar Rp. 2,2 triliun. Ini artinya, dalam rasio, pemerintah hanya menganggarkan 0,12% pendapatannya untuk hibah luar negeri. Ini pun masih sebatas asumsi bahwa belanja hibah sepenuhnya dialokasikan untuk peristiwa bencana alam dan krisis kemanusiaan di negara lain.

Bagi Indonesia, pemberian bantuan dalam krisis kemanusiaan bukanlah prioritas anggaran. Mungkin publik memahami bahwa pemerintah masih memiliki beban di sektor-sektor lain, seperti utang luar negeri dan target pembangunan infrastruktur, sehingga aspek pengeluaran hibah dikesampingkan. Atau mungkin saja, para pemangku kepentingan berpandangan, peristiwa yang terjadi di luar negeri bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka.

Berkaca pada pemerintahan Presiden Donald John Trump yang juga berencana turut memotong anggaran foreign aid and development, Presiden Trump menjelaskan motif yang melatarbelakangi keputusannya. Dia merasa bahwa beban pendanaan organisasi internasional (dia merujuk Perserikatan Bangsa-Bangsa secara spesifik) harus didistribusikan secara adil di antara negara anggota.

Presiden Trump menyiratkan bahwa selama ini beban pendanaan organisasi internasional secara tidak proporsional ditanggung oleh Amerika Serikat (AS), dan kini saatnya mengembalikan keseimbangan pembebanan tersebut.

Keputusan Presiden Trump pada akhirnya mengundang respon dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen-PBB), Antonio Guterres. Dalam sebuah pernyataan, beliau menyampaikan “The decision is based on an inaccurate perception of the nature and importance of the work of UNFPA (United Nations Population Fund) (Keputusan tersebut didasarkan pada persepsi yang tidak akurat mengenai sifat dan arti penting kerja UNFPA).”

“The cuts could have devastating effects on the health of vulnerable women and girls and their families (Pemotongan itu bisa berdampak buruk pada kesehatan perempuan dan anak-anak perempuan yang rentan dan keluarga mereka),” tambah Antonio.

Dari kasus AS saja, kita memahami betapa signifikan ekses negatif pemotongan hibah luar negeri bagi korban-korban di wilayah yang mengalami krisis kemanusiaan. Secara praktis, pemotongan anggaran hibah dapat menunda proses pemulihan kesehatan korban-korban kemanusiaan yang sakit, khususnya perempuan dan anak-anak.

Oleh karena itu, anggaran belanja hibah amat diperlukan. Sangat disayangkan pemerintah pusat dengan mudahnya memotong anggaran tanpa mempertimbangkan ekses negatifnya terhadap krisis kemanusiaan. Padahal apabila kita berbicara soal kemanusiaan, pertimbangan efisiensi sudah menjadi soal lain. Kehidupan itu jauh lebih penting daripada kesejahteraan.

Selain daripada pertimbangan soal kemanusiaan, pertimbangan dalam menentukan anggaran belanja hibah juga sepatutnya melihat aspek diplomasi yang melandasinya. Hibah diketahui merupakan salah satu komponen soft diplomacy, dalam artian, ia dapat digunakan sebagai alat untuk membangun keakraban dengan negara-negara yang diterpa bencana.

Di masa depan, negara-negara yang pernah dibantu akan merasa segan dengan Indonesia, bila saja Indonesia pernah berjasa membantu saat negara itu ditimpa kesusuhan. Rasa hormat dari mereka akan memperlancar proses negosiasi yang muncul di kemudian hari sebagai wujud penguatan posisi tawar-menawar Indonesia.

Bagaimanapun, yang sudah ditentukan dalam anggaran TA 2017 sudah terjadi. Harapan saya, pada APBN TA 2018, pemerintah pusat dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan jumlah anggaran belanja hibah di bidang bantuan kemanusiaan.
Back to Top