Kita Sama-Sama Pernah Kecewa pada Kepemimpinan Gubernur DKI - NikenSupraba.com - Kumpulan Artikel Niken Supraba

NikenSupraba.com

media sosial

Kita Sama-Sama Pernah Kecewa pada Kepemimpinan Gubernur DKI

Ditulis tanggal 5 November 2017

Pin ThisEmail This


Ada bermacam cara bagi jutaan pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam menunjukkan kekecewaan terhadap hasil Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (Pilgub-DKI) silam. Pada saat pelantikan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, misalnya, karangan-karangan bunga dengan kata-kata menyindir pedas dikirim ke Balai Kota.


Tidak lama setelahnya, berbagai kritik tajam dialamatkan kepada Anies-Sandi atas setiap kesalahan sepele yang mereka lakukan. Reaksi keras pendukung Ahok saat Anies Baswedan menggunakan diksi pribumi dalam pidato, pelanggaran lalu lintas dengan melawan arus di jalur Puncak, dan helm pelindung bertuliskan “Gubernur DKI Jakarta” memenuhi linimasa Twitter.


Semuanya tidak lain adalah ekspresi rasa frustrasi karena calon gubernur yang digadang-gadang gagal meneruskan kepemimpinan di Balai Kota.


Pemenang Pilgub DKI pada tanggal 19 April 2017 menjadi Gubernur baru Jakarta. Ketika saya mengatakan “gubernur,” artinya dia bukan hanya pemimpin bagi orang-orang yang memilihnya, tapi juga para penduduk yang tidak memilihnya. Suka atau tidak, begitulah realitanya.


Pada umumnya, pesta demokrasi – dari mulai tingkat pemilihan umum sampai dengan pemilihan Kepala Desa (pilkades) sekalipun – diikuti dengan situasi tenang yang menetralisir keriuhan pesta.


Sebagaimana hakikat pesta, setelah gegap gempita, suasana langsung sepi, orang-orang pulang ke rumah dan melanjutkan aktivitas sehari-sehari seperti biasa. Yang tersisa tinggal memori bahwa kegembiraan pernah hadir di benak mereka.


Dalam konteks pilgub, tentu sepatutnya upaya menetralisir euforia dilakukan dengan munculnya pengakuan atas kekalahan dari pihak yang tidak meraih suara mayoritas. Pengakuan dalam bentuk: bahwa terlepas dari kelebihan dan rentetan prestasi Ahok, dia tersisih dari kompetisi yang cukup bergengsi di jagad perpolitikan Indonesia.


Tapi kondisi setelah Pilgub DKI menunjukkan hal lain. Ketegangan saat pilgub masih terasa, bahkan 6 (enam) bulan atau setengah tahun jarak waktu dari tanggal pencoblosan. Saya tidak akan mencoba menutup-nutupi fakta bahwa gesekan yang kian meruncing merupakan ekses taktik politik yang digunakan kubu pendukung Anies-Sandi.


Pada masa kampanye, simpatisan Anies-Sandi tidak henti-hentinya mengolok-olok simpatisan Ahok. Atribut kemeja kotak-kotak yang dipakai dipeyorasi menjadi taplak. Salah satu penggaung Ahok dikorek-korek kehidupan pribadinya untuk kemudian disebarkan ke publik, seolah masyarakat perlu dan harus tahu bahwa dia menikah beda agama.


Tsamara Amany Alatas, salah satu pendukung Ahok yang muda belia pun kena getah. Dia difitnah sebagai Ayam Kampus, yang menurut saya, fitnah paling keji sekaligus paling murahan untuk digunakan di dalam politik.


Upaya pembunuhan karakter tidak hanya ditujukan kepada simpatisan Ahok, akan tetapi juga kepada Ahok sendiri. Rivalitas dibalut dengan sentimen bernuansa etnosentris; rasa ketidaksukaan terhadap keturunan etnis Tionghoa yang mati suri sejak Presiden Soeharto tumbang.


Belum lagi, kritik Ahok terhadap pemuka agama yang menggunakan agama sebagai kendaraan politik ditafsirkan sebagai aksi blasphemy yang pada akhirnya mengantarkan Ahok ke balik jeruji penjara. Tidak bisa dipungkiri, itu bagian dari kampanye, karena buktinya aksi bernuansa keagamaan yang hadir setelahnya tidak berhasil mengumpulkan orang untuk berdemo.


Perilaku pendukung Anies-Sandi mengancam demokrasi. Akal sehat kita memberitahu, dia yang berupaya melumpuhkan demokrasi tidak punya hak atas demokrasi itu sendiri.


Pada masa kampanye, Anies-Sandi telah menyiapkan rencana apabila terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub). Mereka menawarkan program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP-Plus), penutupan Hotel Alexis, down payment (uang muka) rumah 0% dan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM).


Tapi, tidak satupun dari program-program Anies-Sandi menawarkan solusi perihal bagaimana merangkul simpatisan paslon lawan apabila mereka terpilih. Memang ada slogan tenun kebhinnekaan, tapi tenun yang bagaimana? Konsepnya masih ngambang.


Secara sederhana, karakteristik utama demokrasi dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat di politik dalam jumlah besar. Keterlibatan itu bisa dalam bentuk hak untuk mengemukakan pendapat, hak berserikat dan berkumpul, dan yang paling penting: hak untuk memilih dan dipilih. Singkat kata, standard demokrasi ialah saat peran masyarakat lebih menonjol daripada pemimpinnya.


Tentu saja, bukan realita namanya apabila kondisi ideal sebagaimana di atas tercermin seutuhnya di dalam praktik berdemokrasi. Terdapat kesenjangan antara idea dan manifestasinya, yang kadang bisa ditolerir, kadang juga tidak.


Kendati Indonesia merupakan negara demokratis, Ahmad Dhani dipolisikan karena orasi yang disebut-sebut mengandung upaya makar. Menyusul kemudian penerbitan Perppu Ormas yang boleh dibilang berbenturan dengan kebebasan berserikat warga negara.


Adapun perihal porsi peran masyarakat dan pemimpin, aspirasi kita cukup diwakilkan oleh para pejabat di parlemen. Malahan, suara merekalah yang jauh lebih mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah, ketimbang kita menyuarakannya seraya bergerombol.


Akan tetapi, kecacatan di dalam manifestasi demokrasi ini justru seyogyanya membawa angin segar bagi jutaan pendukung Ahok yang gigit jari. Terdapat sistem pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dijamin peraturan perundang-undangan. Pengawasan mencakup aspek produk hukum, pelaksanaan dan keuangan.


DPRD berhak meminta pertanggungjawaban Gubernur, bahkan mengusulkan pemberhentian Gubernur kepada Presiden. Berarti, Gubernur tidak memegang kekuasaan mutlak dan penuh. Gayanya dalam menyelenggarakan pemerintahan akan senantiasa diintai oleh anggota DPRD.


Saya percaya, tidak satupun dari paslon kemarin kemarin menghendaki Ibukota hancur. Juga tidak satu pemilihpun menetapkan preferensi kepada paslon tertentu karena ingin melihat Jakarta kucar-kacir. Hanya saja, masing-masing dari kita memiliki konsepsi tersendiri tentang apa yang tidak hancur. Tentang apa yang utuh.


Bagi pemilih Anies-Sandi, Jakarta akan tampak menawan apabila tidak ada penggusuran. Bagi pemilih Ahok-Djarot, Jakarta akan elok apabila infrastrukturnya megah dan mampu mengalahkan kota besar di Singapura.


Di sisi lain, saya juga sangat yakin bahwa tidak satu pemilihpun yang tidak pernah merasa kecewa terhadap kepemimpinan Gubernur DKI, entah di era kepemimpinan Ahok, Joko Widodo, Fauzi Bowo atau bahkan Sutiyoso.
Balai Kota Jakarta (Sumber gambar: baka_neko_baka)



Kita sama-sama pernah merasakan kerugian materiil dan immateriil tatkala Jakarta diselimuti banjir. Kita jua pernah merasa sebal saat pegawai kelurahan tidak memberikan pelayanan maksimal. Pun para pengusaha pernah dibuat dongkol saat ijin usaha yang mereka ajukan diproses begitu lamban.


Oleh karena itu, saya menghimbau pendukung Ahok-Djarot untuk menjaga level perlawanan pada batas sewajarnya. Susah dan derita pernah kita lalui bersama. Kita tidak ingin itu terulang kembali. Karenanya, kita menginginkan Jakarta yang baik. Sebab kita sama-sama mencintai Jakarta.


Selagi para simpatisan Ahok-Djarot sedang berusaha berdamai dengan keadaan, anggota DPRDpun harus bekerja. Partai politik (parpol) yang kemarin berseberangan harus mencapai konsensus di ruang sidang. Diharapkan parpol pendukung Anies-Sandi jangan merasa jemawa dan beritikad mendengarkan aspirasi dari parpol pendukung Ahok-Djarot.


Jakarta merupakan kota terbesar di Indonesia. Sebagai kota dengan demografi kependudukan yang padat dan intensitas multikulturalisme yang tinggi, sudah sepantasnya bahwa Jakarta lebih besar daripada sekadar kompetisi Anies versus Ahok. Jakarta punya demokrasi yang perlu dipelihara.





Akhir kata, siapapun pemimpinnya, ia harus mampu mewujudkan Jakarta yang menjaga hak-hak asasi konstitusional.
Back to Top