NikenSupraba.com - Kumpulan Artikel Niken Supraba: Demokrasi

NikenSupraba.com

media sosial

Demokrasi

Ditulis tanggal 20 Agustus 2013

demokrasi

Berulang kali sejarah mencatat peristiwa bahwa setiap kejatuhan rezim otoritarian kelak diikuti perombakan sistem tata pemerintahan negara. Pembenahan tidak secara serta-merta, melainkan melalui peralihan yang lembut, berangsur-angsur menuju makna sesungguhnya — dengan maksud agar tak ada kesenjangan antara masa silam dan sekarang. Kehadiran kesenjangan hanya akan membuat orang-orang gagap beradaptasi dengan kondisi baru, dan justru mendorong mereka kembali ke kondisi lampau yang agak kurang beradab.


Pasca perang dingin, Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Eurasia menanggung transisi halus ke arah serius. Bentuk transisi bercabang, dalam cara fundamental yang lain  pula. Latvia berpakem pada pedoman sistem demokratis meliputi perlindungan hak-hak sipil. El Savador menjadikan perlindungan HAM dan kendali sipil atas militer sebagai tolok ukur. Ukraina melindungi HAM dan memisahkan sipil dan militer, tapi pada tahap ini warganya belum bisa dapat menikmati prosedur pemilu yang demokratis.[1]


Gangguan di permulaan adalah hal wajar. Yang ganjil justru ketika proses tak dilanjutkan. Demokrasi harus dilakukan terus-menerus, menjadi kebiasaan turun-temurun. Demokrasi terlalu dini cenderung rapuh dan bersifat pseudo, rentan atas infiltrasi dari residu otoritarianisme lama.


Tantangan Demokrasi Pasca-Pemilu

Banyak daya upaya ditempuh untuk menyisihkan bekas-bekas rezim otoritarian — mulai dari amandemen konstitusi, dibukanya keran-keran kebebasan pers, sampai kebebasan berserikat. Sebagai konsekuensi, muncul partai-partai politik baru setelah lama ditidurkan. Di Indonesia saja, pada pemilu 2009, tercatat ada 38 partai politik ikut serta dalam pemilihan umum.


Menjamurnya partai politik bisa dibilang indikasi proses demokratisasi. Di satu sisi, belum tentu ia menjamin mampu menyukseskan demokratisasi. Dalam sebagian besar kasus, terlalu fleksibelnya sistem multipartai justru mengganggu konsolidasi. Markowski[2] menyebutkan empat hambatan yang muncul, diantaranya;

1.       Mengurangi akuntabilitas

Apabila parpol penguasa terbukti tak amanah, penggulingan atasnya tak dapat dilakukan semudah menggulingkan rezim otoritarian. Alasannya, ia terpisah dari suatu kesatuan dengan parpol lain. Ketika parpol tersebut jatuh, akan naik parpol lain — yang ternyata serupa tak sama, lalu digulingkan lagi, kemudian naik yang seiras, dan seterusnya.

2.       Semakin tak stabil kekuasaan sebuah parpol, makin rentan komitmen jangka panjang terkoyak.

3.       Meningkatnya ketidakpastian akibat miskoordinasi dimana-mana.

4.       Meningkatnya permainan dalam pemilu.

Parpol yang kalah kemungkinan besar tak ragu lagi untuk menempuh segala cara supaya menang.


Problematika semacam ini merusak kestabilan negara. Tapi jika melangkah surut akan membuat cita-cita menuju demokrasi tak kunjung tercapai. Parpol penguasa terdorong untuk mencari langkah efektif agar tetap menjaga kestabilan sementara proses demokratisasi tengah merangkak perlahan.


Kebangkitan Borjuasi Administratif

Melihat potensi-potensi negatif dari sistem multipartai, parpol pemenang paham ia tak bisa meraup dukungan dari sesama parpol lain. Maka ketika dalam saat bersamaan cita-cita peralihan sistem ekonomi terkomando ke ekonomi pasar terwujud — dimana di dalamnya muncul bibit-bibit borjuis komersil, parpol banting setir menjalin hubungan dengan para pengusaha. Bermunculan para borjuis administratif. Rakyat melabeli mereka kroni kapitalis.


Darimana istilah kroni kapitalis berasal? Terdapat sebuah plot, bisa jadi benar, tentang kelahiran strata baru masyarakat ini.


Dalam keadaan transisi menuju demokrasi, ekonomi pasar tak sepenuhnya bebas. Masih ada batas bagi dunia privat saat sisanya dikelola negara. Pengusaha beritikad mendekati pemerintah untuk memudahkan bisnisnya (khususnya terkait sumber daya). Sebaliknya, parpol mendekati pengusaha untuk melanggengkan kekuasaannya. Ada hubungan timbal-balik yang mesra antara dua elemen yang sepatutnya berseberangan ini. Terdapat hak istimewa jaringan antara elit negara dengan rekan di sektor privat — hak istimewa yang menghambat pemekaran jaringan ekonomi domestik. Implikasinya, fenomena bertambahnya pemasukan keuntungan bisnis seseorang selalu diikuti semakin miskinnya kalangan menengah ke bawah. Mungkin itu sebabnya parpol berkuasa tak disebut representasi rakyat lagi. Tampak jelas mereka lebih memilih berpihak pada siapa.


Sah-sah saja pelabelan kroni tersebut.


Banyak negara lalai menangani hal ini. Mungkin bukan hanya negaranya, tapi juga kerangka kerja yang terlampau konvensional. Aspek perekonomian luput disertakan dalam parameter. Kerangka kerja stabilisasi demokrasi gagal mengidentifikasi kehadiran struktur makro-ekonomi. Padahal kondisi perekonomian demikian adanya dapat mempengaruhi rupa politik negara terkait. Jangan heran, kenapa pasca-1945, di saat semua negara sama-sama melalui transisi periodik, hanya negara-negara benteng kapitalisme seperti Jepang, Amerika Utara, dan Eropa Selatan yang sistem demokrasinya lebih stabil.[3]


Barangkali lantaran sudah dilakukan analisis jitu terhadap perekonomiannya. Setelah bermula di institusi, diteruskan kepada penertiban pasar.


Sayangnya, tak semua negara seberuntung mereka. Dalam perjalanan 1945 hingga sekarang, demokrasi malah jadi tameng pembenaran sistem pasar yang kelewatan.


Dibalik Topeng “Demokrasi”

Setelah penejelasan di atas tak logis lagi membiarkan aspek ekonomi absen dari obrolan seputar demokrasi. Universalisasi pasar bebas adalah sebuah keniscayaan. Perkawinan liberalisasi politik dengan ekonomi liberal juga keniscayaan. Demokratisasi tak melulu bicara soal hak sipil, tapi aspek ekonomi juga perlu ditimbang. Sebagaimana dibuat palang pada kebebasan ranah politik, perlu juga palang pada ranah ekonomi. Bukan seperti yang terjadi sekarang. Politik terhitung tertib-kaku mengikuti skema demokrasi liberal, tapi arena perekonomian malah kian tak aturan.


Hak-hak istimewa yang disebutkan tadi tampak seperti paksaan penguasa atas kehendak-kehendak individu (kelas menengah ke bawah). Padahal entitas demokrasi bukan terletak pada kekuatan koersif berupa regulasi sepihak, tetapi terdapat tokoh berpengaruh yang mampu mendirikan konsesus sosial untuk mengubah kehendak dan kepercayaan masyarakat[4]. Sebuah keberpihakan yang dilandasi keikhlasan. Asal pemimpin dianggap bagian kelompok, anggota kelompok tersebut toh akan dengan sendirinya menganggap pemimpin tersebut sebagai representasinya, tanpa perlu gelar-gelar formal.


Pertanyaannya sekarang: sudahkah ada yang mencapai standar ideal demokrasi itu sendiri? Apakah satu di antara tiga negara tersebut sebelumnya? Atau AS, pihak yang paling gencar menghembuskan isu demokrasi?


Disini posisi saya tak menolak demokrasi. Bagi saya perlu. Bagi saya baik. Akan tetapi butuh banyak ulasan. Terdapat celah sempit yang mudah dimanfaatkan, mudah dimanipulasi kepentingan orang-orang. Misal, Amerika sendiri pun gagal mencapai demokrasi yang utuh, atau lebih cenderung ke demokrasi setengah hati. Ada suatu periode di Guatemala pada tahun 1954, dimana pertama kali berhembus doktrin anti-komunisme. Cukup masuk akal juga, jika transisi demokratisasi untuk sementara tak bisa diintervensi oleh campur tangan rezim otoritarian terdahulu. Tapi, bagaimana dengan kucuran bantuan militer $35 juta dari US (saat itu dipimpin oleh Nixon) kepada Arana Osario? Bagaimana dengan realita bahwa ternyata bantuan militer tersebut digunakan untuk membunuh dan menghilangkan sebanyak 15 ribu warga Guatemala, diantaranya; penduduk desa, aktivis, politisi? Memukul mundur mereka yang membela hak-haknya?


Saya pribadi percaya cita-cita demokrasi baik. Bukan karena ia menjalar dari negara adikuasa lalu mau tak mau kita harus tunduk. Itu bukan demokrasi namanya. Bukan juga karena rezim otoritarian membunuh ratusan ribu orang di seluruh dunia, maka sistem kebalikannya dijamin lebih baik. Akan tetapi karena sampai detik ini, ia satu-satunya metode yang diciptakan, dan perlu digali terus-menerus untuk perdamaian di masa depan. Demokrasi mampu menggugurkan tirani mayoritas karena memperhatikan hak-hak individu. Sebaliknya, hak-hak individu dapat terkompromi karena ada gerombolan mayoritas. Demokrasi tak melegitimasi keliaran politik atau perekonomian. Sebaliknya, demokrasi juga tak membatasi secara ketat kebebasan berpolitik dan melakukan kegiatan ekonomi.


Kita tak tahu sampai titik mana proses transisi ini akan berakhir, tapi selama berjalan ke arah lebih baik, selama itu pula demokrasi akan tetap eksis di jagat pergaulan masyarakat dunia.




► Klik di sini untuk membaca versi lengkap

Kepemimpinan Lemah Menurunkan Motivasi

Ditulis tanggal 30 September 2012

Poor leader (Sumber gambar: LinkedIn)


Kepemimpinan yang lemah dari segi performa maupun keahlian acapkali melahirkan atmosfer negatif, inkonsistensi, serta hal-hal di luar ekspektasi yang terjadi secara terus-menerus sehingga dapat menurunkan motivasi dan kesetiaan anak buahnya dalam pekerjaan.


            
Globalisasi telah membuat sifat individualistik menjadi begitu lumrah ditunjukkan terang-terangan, bahkan menjadi pedoman berperilaku, termasuk perilaku berorganisasi. Di abad ke 21 ini, kita bisa melihat ketimpangan perbedaan pemimpin kuno dengan pemimpin modern. Sejauh penilaian saya; Napoleon, Lenin, Soekarno, dan beberapa pemimpin lain (yang sering dituduh fasis) begitu memantau secara hati-hati orang atau badan-badan yang bekerja di bawahnya. Kalau bisa, mereka turut campur sejauh yang dimungkinkan agar segalanya berbuah sempurna. Sementara kebanyakan pemimpin di zaman modern bekerja di belakang, atau di samping (atau tidak dimana-mana), jelasnya, kebanyakan dari mereka menganut prinsip Lassez-faire (biarkan semua terjadi).
            
Saya bisa pahami, mungkin mereka telah melihat bagaimana kepemimpinan tukang atur menimbulkan banyak masalah signifikan. Sehingga sebagai jalan paling bijak, mereka memimpin sedemokratis mungkin. Permasalahannya, tidak semua pemimpin benar-benar mengerti demokrasi pada tataran teknis. Belakangan ini sering saya lihat kepemimpinan demokratis yang justru berakhir kebablasan. Di satu sisi, bisa jadi lewat sistem demokrasi ini pemimpin mengambil untung agar jobdesc-nya berkurang. Di sisi lain, barangkali, demokrasi yang terlanjur liar itu berubah ganas sehingga pemimpin jadi takut bertindak meskipun sekadar untuk membuat segalanya lebih teratur.
            
Implikasi lain, jika terjadi kegagalan fatal dalam tubuh organisasi, maka pemimpin bisa sewenang-wenang menyalahkan orang-orang di bawahnya―ya, mungkin benar itu kesalahan mereka, tapi ada baiknya ia mengkaji ulang. Ketika demokrasi mengambil alih, maka setiap pemimpin seminimal mungkin turut campur dalam pelaksanaan program atau proyek, bahkan kalau bisa tidak kerja sama sekali dan tinggal terima jadi. Sehingga ketika hasil yang muncul tidak sempurna, jelas pemimpin yang bersangkutan (orang luar) bisa menyalahkan dan tidak perlu memikul tanggung jawab karena tidak turut berpartisipasi dalam proses. Lebih-lebih mengcounter dengan senjata sensitif, mengcounter sifat individualistis orang-orang yang ia pimpin.
            
Inilah bagian paling membahayakan. Niat awal mungkin dilandasi prinsip-prinsip mulia demokrasi, tapi ketika terdapat kesalahan, prinsip tersebut termentahkan dan secara otomatis diganti hubungan yang lebih parah dari otoritatif, yaitu abusif. Sementara orang-orang di bawahnya tidak menyadari pergeseran itu, karena mereka masih menganggap demokrasi jadi landasan sehingga mereka cenderung mengikuti kehendak pemimpin tadi, yaitu menyalahkan diri sendiri, dan terus-menerus terjungkal dalam lubang sama lebih dari satu kali. Dalam kasus lain, bila staffnya menyadari kejanggalan tersebut, mereka tumbuh menjadi tim yang sinis pada pemimpin karena inkonsistensi yang muncul melambangkan sang pemimpin tidak benar-benar serius dengan ucapannya. Anak buah berubah pesimis, pemimpin mencemari kredibilitasnya sendiri.
            
Pemimpin keras kepala berubah tolol dengan mengabaikan atau meminimalisir dampak kritik-kritik miring kepada organisasi, bagaimanapun caranya. Padahal, lahirnya kritik membuka jalan menuju eksplorasi solusi. Jika pada zaman modern ini, pemimpin bukan lagi dipilih karena ke-tua-annya, maka artinya pemimpin masih dan harus tumbuh. Apakah yang membuat ia tumbuh? Masukan.
           
Dengan demikian, ketika ia menyambut baik masukan yang diberikan kepadanya―dengan mengakui bahwa kinerjanya juga turut berkontribusi tidak hanya dalam keberhasilan tapi juga kegagalan organisasi―maka dia telah menunjukkan pada orang-orang yang ia pimpin, bahwasanya mengambil risiko adalah perlu dan belajar dari kesalahan itu penting. Seperti yang pernah dikatakan pakar kepemimpinan M. Kouzes dan Barry Posner, “Pemimpin harus memberi contoh, jika tidak memberi contoh, maka dia sama sekali tidak memimpin.”
            
Pemimpin harus mendemonstrasikan apa yang mereka rasakan, pikirkan, dan lakukan. Ia harus mendefinisikan secara jelas prioritasnya serta strategi untuk perbaikan dan rencana aksi. Ketika seorang pemimpin gagal mengkomunikasikan secara jelas apa yang ia inginkan, maka orang-orang akan membuang-buang waktu dan tenaga untuk berasumsi dan seringkali berujung pada kesalahpahaman dalam menafsirkan kehendak pemimpinnya. Organisasi jadi tergelincir ke dalam sebuah model operasional, sementara akar permasalahan sebenarnya justru terletak pada miskinnya strategi, rencana, dan aksi.
            
Persiapan yang layak inilah yang paling penting, karena kualitas pengalaman orang-orang di bawahnya itu bergantung pada kualitas pemimpinnya. Dampaknya, orang-orang di dalam tim menjadi punya kesempatan untuk menimba pekerjaan yang jauh lebih menjanjikan, sebagai keuntungan positif dari pengalaman berkualitas yang telah mereka dapat.



► Klik di sini untuk membaca versi lengkap
Back to Top